Pimpinan MPR Temui Presiden Prabowo Bahas Agenda Negara dan PPHN

Jajaran Pimpinan MPR RI yang dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani mendatangi Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut bertujuan menyerahkan undangan Sidang Tahunan MPR RI 2026 sekaligus berkonsultasi mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Dalam agenda silaturahmi kebangsaan tersebut, Muzani hadir bersama para Wakil Ketua MPR RI, yakni Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman. Pertemuan juga didampingi oleh Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah bersama sejumlah pejabat struktural MPR RI.

Pertemuan konsultasi antarpemimpin lembaga negara tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan.

"Kedatangan kami bertemu dengan presiden merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara," ujar Muzani dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026).

Selain menyampaikan agenda kenegaraan, pimpinan MPR RI secara resmi mengundang Presiden Prabowo untuk hadir pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung Jumat, 14 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi sarana bagi Kepala Negara untuk menyampaikan laporan tahunan kinerja lembaga-lembaga negara. Pimpinan MPR RI juga mengundang Presiden menghadiri peringatan Hari Konstitusi serta HUT MPR RI yang akan diselenggarakan pada 29 Agustus 2026.

Di samping pembahasan jadwal acara, penyerahan draft konsep PPHN menjadi fokus utama konsultasi mengenai arah pembangunan jangka panjang bangsa.

"Kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan PPHN," kata Muzani.

Kepala Negara memberikan dorongan atas langkah MPR RI dalam merumuskan PPHN agar arah pembangunan nasional memiliki acuan yang berkesinambungan.

"Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada MPR RI untuk menjadikan PPHN itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPHN ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sementara, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi," ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo turut memberikan catatan krusial mengenai persoalan tata kelola pemerintahan di daerah dan sistem demokrasi.

"Beliau menilai penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui mekanisme demokrasi memerlukan biaya besar dan proses yang rumit. Selain itu, Presiden prihatin karena banyak kepala daerah terjerat korupsi. Oleh karena itu, beliau meminta agar masalah ini menjadi perhatian serius dalam merumuskan kebijakan ke depan," ungkapnya.

Pembahasan kerangka PPHN selanjutnya dipastikan terus berjalan melalui prosedur konstitusional yang berlaku di MPR RI guna menjamin kesinambungan arah pembangunan nasional.