Min Aung Hlaing Kritik Konsensus ASEAN dan Paparkan Peta Jalan Myanmar

Presiden Myanmar Min Aung Hlaing mengkritik Konsensus Lima Poin ASEAN dan memaparkan peta jalan pemerintahannya pada sidang bersama parlemen di Naypyidaw, Jumat, 31 Juli 2026. Pidato tersebut disampaikan untuk menandai 100 hari pertama masa jabatannya di bawah pemerintahan yang disokong militer.

Di hadapan lebih dari 900 anggota parlemen, pejabat, dan perwakilan militer, Min Aung Hlaing menegaskan bahwa pemerintahannya telah meletakkan fondasi penting untuk memulihkan perdamaian serta mendorong pembangunan nasional. Pemimpin junta tersebut menetapkan target dua tahun pertama untuk peletakan fondasi pembangunan negara berbasis demokrasi dan sistem federal, dilanjutkan tiga tahun berikutnya untuk percepatan.

Ia juga menyatakan rencana menggelar pemilu khusus pada 2027 di 102 hingga 172 daerah pemilihan yang sebelumnya tidak dapat melaksanakan pemungutan suara akibat konflik bersenjata. Di samping itu, pemerintah tetap memberlakukan undang-undang wajib militer, memperkuat pasukan keamanan, serta membentuk milisi rakyat demi menjaga keamanan dalam negeri.

"Pemerintah mencatat bahwa meskipun beberapa negara anggota ASEAN, selama lima tahun terakhir, mengambil sikap dan praktik yang dianggap diskriminatif terhadap Myanmar, Myanmar tetap bersikap sabar dan terus bekerja sama sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai negara anggota ASEAN," kata Min Aung Hlaing, Presiden Myanmar.

Mantan panglima militer yang merebut kekuasaan pada 2021 tersebut menambahkan bahwa Konsensus Lima Poin yang disepakati di Jakarta pada April 2021 tidak mencerminkan kesepakatan seluruh anggota. Ia menilai poin-poin tersebut hanya merupakan pernyataan ketua ASEAN saat itu dan menganggap blok regional telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap negaranya.

"Pemerintah menyatakan lebih lanjut bahwa mereka akan menanggapi setiap tindakan diskriminatif yang tidak konstruktif berdasarkan kasus per kasus, sesuai kebutuhan," kata Min Aung Hlaing, Presiden Myanmar.

Selain membahas isu politik luar negeri dan keamanan, Min Aung Hlaing memaparkan rencana pengembangan infrastruktur serta energi. Pemerintahannya tengah menjalankan 10 proyek pembangkit listrik, termasuk proyek hidroelektrik Myitsone yang kontroversial, serta melanjutkan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir dan jalur kereta api Mandalay-Muse menuju perbatasan Tiongkok.

Sementara itu, penolakan terhadap pidato tersebut datang dari kelompok aktivis penolak kekerasan General Strike Coordination Body. Pihak oposisi menilai pernyataan presiden menunjukkan ikhtiar militer untuk mempertahankan kekuasaan di tengah krisis yang terus berlanjut.

"Tidak ada perubahan berarti yang dapat diharapkan dari junta," kata Nan Lin, Juru Bicara General Strike Coordination Body.

Nan Lin menyoroti kebijakan wajib militer yang dinilai memicu eksodus warga muda Myanmar ke luar negeri demi menghindari keterlibatan konflik.

"Mereka akan menggunakan undang-undang wajib militer untuk mengendalikan anak muda melalui rasa takut, dan situasinya bisa memburuk karena mereka terus mengorbankan anak muda demi mempertahankan kekuasaan," kata Nan Lin, Juru Bicara General Strike Coordination Body.

Di sisi lain, ASEAN mempertahankan sikap tegas terkait kepatuhan pelaksanaan konsensus sebelum mengembalikan hak partisipasi penuh Myanmar dalam KTT regional. Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menyatakan integrasi penuh Myanmar masih jauh karena minimnya implementasi poin kesepakatan damai tersebut.