Indonesia dan Thailand Sepakat Targetkan Perdagangan USD 20 Miliar

Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand resmi menyepakati target peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga mencapai USD 20 miliar pada tahun 2030. Kesepakatan ini ditetapkan saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan PM Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026), dilansir dari Detikcom.

Target perdagangan tersebut didukung dengan pengadopsian Roadmap Kemitraan Strategis Indonesia-Thailand 2026-2030. Langkah ini merupakan kelanjutan dari hasil dialog kedua pemimpin negara saat menghadiri KTT ASEAN 2026 di Cebu, Filipina, pada Mei lalu.

"Kerja sama ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral kita. Kami optimistis target perdagangan sebesar USD 20 miliar pada tahun 2030 dapat dicapai melalui implementasi roadmap kemitraan strategis," kata Presiden Prabowo Subianto.

Selain menyepakati roadmap, kedua negara membentuk Joint Trade Commission guna memetakan peluang bisnis sekaligus mengeliminasi rintangan perdagangan. Kerja sama ini juga mencakup perluasan investasi, akses pasar, ketahanan pangan, hingga pembentukan Indonesia-Thailand Energy Forum.

"Kita juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama di bidang ketahanan pangan terkait teknologi pertanian, logistik, pengolahan pangan, hingga ketahanan rantai pasok," kata Presiden Prabowo Subianto.

Upaya penguatan rantai nilai industri halal regional serta implementasi transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT) turut disepakati guna efisiensi investasi.

"Dengan keunggulan masing-masing di sektor industri halal, Indonesia dan Thailand dapat saling mendukung dalam membangun rantai nilai industri halal regional dan global," kata Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, pihak Thailand menyoroti potensi besar dari akumulasi pasar kedua negara yang mendiami wilayah dengan total populasi mencapai 350 juta jiwa.

"Kami sepakat bahwa Thailand dan Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan volume perdagangan dan investasi bilateral," kata PM Anutin Charnvirakul.