Kabinet Bayangan Siapkan Laporan Evaluasi Pemerintahan Prabowo

Kabinet Bayangan yang diprakarsai oleh sejumlah kalangan masyarakat sipil akan mengeluarkan laporan evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.

Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, Feri Amsari, mengatakan laporan tersebut akan memuat capaian yang berhasil dan kegagalan pemerintahan serta memberikan saran kebijakan berdasar konstitusi dan perundang-undangan.

"Kami akan mengeluarkan 2,5 bulan lagi tepat 2 tahun Presiden Prabowo Subianto, bulan Oktober, sebelum tanggal 20 atau setelah tanggal 20 Oktober. Untuk menjelaskan apa saja capaian yang gagal dilakukan dan apa yang harus dilakukan pemerintah," ujar Feri Amsari pada Kamis (30/7/2026) dilansir dari Kompas.tv.

Gagasan kabinet bayangan muncul sebagai respons melemahnya mekanisme check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang mengadopsi sistem presidensial.

Dalam sistem presidensial Indonesia, meski menteri tidak berasal dari anggota DPR, banyak ketua umum partai politik merangkap sebagai menteri. Kondisi ini menciptakan konflik kepentingan karena anggota DPR secara politik berada di bawah kendali ketua partai yang juga pembantu presiden sehingga pengawasan legislatif terhadap eksekutif menjadi kurang efektif.

Menurut analisis Kompas.com, kondisi ini menyebabkan parlemen lebih sering mendukung pemerintah daripada menjalankan fungsi pengawasan kritis, sehingga hadirnya kabinet bayangan dianggap sebagai upaya masyarakat sipil memperkuat fungsi kontrol melalui evaluasi yang sistematis dan berbasis data.

Selain itu, kabinet bayangan juga dianggap sebagai ruang pengawasan alternatif yang dibuat oleh akademisi, mantan pejabat, dan tokoh masyarakat yang tidak memiliki kewenangan konstitusional, tetapi menawarkan kritik serta solusi terhadap kebijakan pemerintah.

Namun, muncul pula kritik dari Barisan Pembaharuan 08 yang menyatakan kabinet bayangan berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08, Syafrudin Budiman, menegaskan bahwa kritik harus membangun dan tidak menciptakan narasi pesimistis yang hanya menimbulkan polemik politik tanpa solusi konkret.

"Jangan sampai kabinet bayangan justru menjadi 'kabinet halu' yang sibuk membangun opini, tetapi tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat," ujar Syafrudin Budiman pada Sabtu (1/8/2026) dilansir dari JPNN.com.

Syafrudin juga mengapresiasi komitmen pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi dan menegaskan pentingnya dukungan energi bangsa untuk keberhasilan pembangunan nasional melalui program Asta Cita.

Dalam konteks sejarah dan demokrasi, munculnya kabinet bayangan dianggap sebagai refleksi ruang pengawasan yang belum terpenuhi di luar mekanisme institusi negara, sebagaimana diulas oleh sejumlah akademisi dan aktivis masyarakat sipil di Aceh Tribunnews.

Menurut mereka, kabinet bayangan merupakan respons terhadap kesan peta kekuasaan nasional yang semakin terpusat dan kurangnya oposisi formal yang kuat dalam menjalankan fungsi pengawasan efektif di parlemen.

Gagasan ini menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam demokrasi modern untuk menjaga akuntabilitas kekuasaan secara independen dan berkesinambungan.