Eskalasi Serangan Rusia dan Ukraina Tewaskan Belasan Orang

Eskalasi serangan udara antara militer Rusia dan Ukraina pada Minggu (2/8/2026) merenggut sedikitnya 14 nyawa warga sipil di kedua wilayah. Rentetan aksi saling serang ini memperparah konflik berkepanjangan yang telah berlangsung selama hampir empat setengah tahun, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Gelombang gempuran Ukraina menargetkan sejumlah infrastruktur energi, fasilitas logistik, hingga wilayah pemukiman di perbatasan Rusia.

Langkah tersebut dilancarkan sebagai bentuk penekanan terhadap pihak Moskow agar bersedia membuka ruang negosiasi guna menghentikan invasi. Empat warga dilaporkan tewas akibat serangan udara Ukraina di wilayah Belgorod pada Minggu pagi. Alexander Shuvaev, Penjabat Gubernur Belgorod, mengonfirmasi bahwa salah satu korban tewas merupakan anak perempuan berusia 13 tahun yang sedang berada di area publik.

"Gadis berusia 13 tahun itu terluka parah. Petugas medis yang tiba di lokasi kejadian mengambil semua tindakan yang mungkin untuk menyelamatkannya, tetapi luka-lukanya tidak dapat dihindari," kata Alexander Shuvaev, Penjabat Gubernur Belgorod.

Gempuran drone Ukraina juga menjangkau wilayah Saratov yang berbatasan dengan Kazakhstan dan menewaskan dua orang. Di samping itu, tiga warga tewas setelah drone Ukraina menghantam sebuah mobil di Udmurtia, wilayah yang berjarak lebih dari 1.000 kilometer dari garis depan pertempuran. "Tindakan ini mengerikan karena tidak masuk akal. Orang-orang ini jelas bukan target militer," kata Olga Abramova, Penjabat Gubernur Udmurtia.

Sementara itu, pihak otoritas regional Ukraina melaporkan serangan balasan Rusia menewaskan dua orang di Dnipropetrovsk. Dua korban jiwa lainnya turut jatuh di wilayah Zaporizhzhia serta dua orang di Kherson. Serangan rudal Rusia juga menghancurkan terminal pengiriman barang di Kharkiv dan menewaskan seorang pekerja pos. Upaya diplomasi yang diprakarsai Amerika Serikat saat ini terhenti sejak Februari akibat fokus konflik global yang terpecah, meski kedua belah pihak terus membantah telah menargetkan warga sipil.