UE Gelar Pertemuan Darurat Bahas Pengetatan Schengen Italia
Menteri dalam negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar konferensi video darurat pada Selasa (4/8/2026) untuk merespons friksi diplomasi antara Spanyol dan Italia pascamasuknya puluhan ribu migran Maroko ke Ceuta. Pertemuan tersebut diumumkan secara resmi oleh Dewan Uni Eropa.
Presidensi bergilir Dewan Uni Eropa yang kini dipegang oleh Irlandia bakal memimpin jalannya diskusi politik tersebut. Keputusan melangsungkan pertemuan tingkat menteri ini diambil setelah mekanisme respons krisis Uni Eropa menggelar rapat pada Sabtu (1/8/2026).
Meskipun gelombang perbatasan di Afrika Utara mulai mereda, ketegangan politik justru meruncing akibat kebijakan unilateral Roma. Italia memberlakukan kembali pemeriksaan terhadap warga non-Uni Eropa yang datang dari Spanyol melalui jalur udara dan laut selama satu bulan.
Kebijakan pengetatan tersebut tidak berlaku bagi warga negara Spanyol maupun pemegang paspor Uni Eropa lainnya. Kendati demikian, langkah tersebut memicu reaksi keras dari Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez karena dianggap mencederai prinsip kawasan Bebas Schengen.
"Ini merupakan tindakan luar biasa yang diambil untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah kemungkinan dampak terhadap negara kami," kata Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni melalui akun X, sebagaimana diberitakan Reuters pada Jumat (31/7/2026).
Pengawasan ketat tersebut dipastikan bersifat sementara dan dijalankan tanpa mengganggu arus wisatawan musim panas. Selain itu, Pemerintah Italia menjalin koordinasi dengan Prancis guna memperketat pengawasan perbatasan darat kedua negara.
Pemerintah Spanyol menilai pengetatan batas wilayah oleh Italia sebagai bentuk pengabaian atas komitmen solidaritas imigrasi Uni Eropa. Madrid mencatat pernah membantu penanganan migran di Belarusia pada 2021 serta penanganan krisis Lampedusa di Italia pada 2023.
"Dalam konteks internasional saat ini, Uni Eropa tidak mampu menanggung reaksi yang egoistis, memecah belah, dan melanggar hukum semacam ini," tulis Sánchez dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa António Costa, sebagaimana dikutip Reuters pada Sabtu (1/8/2026).