Krisis Imigrasi Ceuta Memicu Ketegangan Diplomatik Spanyol dan Israel

Tudingan keterlibatan asing memicu perdebatan politik panas di Spanyol setelah sekitar 60.000 migran ilegal dari Maroko menerobos wilayah kantong Ceuta pada Minggu (2/8/2026). Peristiwa tersebut memicu krisis diplomatik luas yang melibatkan pejabat Israel, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska menyatakan bahwa situasi di Ceuta kini hampir kembali normal. Pemerintah Spanyol mencatat sebagian besar migran telah kembali ke Maroko, sementara jumlah korban tewas akibat insiden penyeberangan tersebut meningkat menjadi sedikitnya 67 orang.

Eskalasi diplomatik bermula dari adu mulut di media sosial antara pejabat Israel dan Spanyol. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, mengkritik keras kebijakan imigrasi Madrid di tengah pengetatan keamanan perbatasan Afrika Utara tersebut.

"Spanyol, yang tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menggurui Israel, telah mendeklarasikan keadaan darurat di Ceuta menyusul krisis terkait kebijakan imigrasinya," kata Danon.

Ia juga mempertanyakan keberadaan wilayah kantong Spanyol di benua Afrika tersebut.

"Mungkin sebelum terus menggurui kita, sudah saatnya mereka menjelaskan kepada dunia mengapa mereka masih mempertahankan kantong-kantong kolonial di Afrika," tambah Danon.

Menteri Transportasi Spanyol, Oscar Puente, merespons sindiran diplomatik tersebut secara singkat di platform X.

"Yah, semuanya tampaknya menjadi cukup jelas," kata Puente.

Pengamat Politik Spanyol Carolina Alonso menilai kritik Israel berkaitan dengan sikap Madrid terhadap perang Gaza. Ia menuding ada upaya melepaskan Spanyol dari zona Schengen melalui dorongan politik regional.

Di sisi lain, Duta Besar Israel untuk Spanyol Dana Erlich memberikan klarifikasi atas pernyataan rekannya di PBB.

"Komentar yang dibuat oleh Duta Besar Israel untuk PBB mengenai masalah ini tidak mewakili posisi Negara Israel," kata Erlich.

Respon keras juga datang dari internal Uni Eropa. Italia memutuskan untuk menangguhkan sementara Perjanjian Schengen bebas perbatasan dengan Spanyol. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni menilai arus imigrasi tak terkontrol tersebut sebagai ancaman keamanan nasional, langkah yang didukung oleh Finlandia, Denmark, dan Ceko.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengecam reaksi sejumlah negara tetangganya. Dalam surat kepada Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Sanchez menegaskan bahwa perbatasan telah terkendali dalam kurun 48 jam.

"Uni Eropa tidak mampu menoleransi reaksi egois, memecah belah, dan melanggar hukum seperti ini," kata Sanchez.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen turut menyampaikan keprihatinannya atas krisis di wilayah perbatasan tersebut.

"Kita tidak dapat mengizinkan siapa pun datang ke Uni Eropa tanpa mematuhi aturan kita," kata Von der Leyen.

Menteri Dalam Negeri Uni Eropa dijadwalkan menggelar konferensi video darurat pekan depan guna membahas mobilisasi dukungan perbatasan dan instrumen pemulihan kontrol di Ceuta.