Komisi Eropa Tolak Usul Sanksi Penangguhan Keanggotaan Spanyol

Komisi Eropa menolak usulan sejumlah negara anggota untuk menangguhkan keanggotaan Spanyol dari wilayah pergerakan bebas perbatasan Uni Eropa pada Jumat (31/7/2026), usai gelombang kedatangan puluhan ribu migran asal Maroko yang menyeberang ke kawasan perbatasan Ceuta.

Gelombang penyeberangan massal tersebut memicu krisis besar setelah diperkirakan 50.000 hingga 60.000 migran merangsek masuk ke Ceuta sejak Kamis dan Jumat. Sebanyak 48.300 migran di antaranya telah dipulangkan ke Maroko hingga Jumat malam, sementara korban tewas tercatat mencapai 67 orang pada Sabtu (1/8/2026).

Kepala Pemerintahan Ceuta, Juan Jesús Vivas menyatakan bahwa lonjakan migran yang memasuki wilayahnya setara dengan 70 persen dari total populasi Ceuta yang berpenduduk 83.000 jiwa. Fenomena tersebut mendadak viral usai aksi seorang migran merekam perjalanannya menyeberang laut menuju Ceuta menggunakan tongkat swafoto beredar di media sosial Instagram.

Badan Eksekutif Uni Eropa memverifikasi bahwa otoritas Spanyol telah mengontrol perbatasan eksternal secara efektif dan mengonfirmasi tidak ada pergerakan migran dari Ceuta ke daratan Eropa lainnya. Keputusan ini menolak desakan dari Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, yang didukung Republik Ceko, Finlandia, dan Denmark untuk memberikan sanksi luar biasa kepada Spanyol.

Komisaris Migrasi Uni Eropa Magnus Brunner menegaskan kembali komitmen badan tersebut untuk berkolaborasi dengan otoritas Spanyol guna menyelesaikan krisis migrasi secara terukur.

Otoritas terkait juga mengacu pada Pasal 41 Kode Perbatasan Schengen yang menetapkan aturan khusus untuk wilayah Ceuta dan Melilla sebagai perbatasan darat eksternal Uni Eropa dengan benua Afrika.

"Prioritas kami sekarang adalah melaksanakan pemulangan dari Ceuta ke Maroko, menstabilkan situasi, dan menjamin tidak ada lagi imigran ilegal yang masuk dari Maroko. Prioritas utama kami adalah terus mendukung Spanyol dalam perlindungan dan pengelolaan perbatasan eksternal Uni Eropa secara efektif dan tertib. Ini termasuk memerangi jaringan perdagangan manusia ilegal dan mencegah orang melakukan perjalanan berbahaya," kata seorang pejabat senior Komisi Eropa dilansir dari TeleSur.