CERI Minta Kejujuran Status Impor Minyak Rusia di Balikpapan

Lembaga Swadaya Masyarakat Center of Energy and Resources Indonesia mendesak pemerintah memberi klarifikasi terbuka atas status kepemilikan 765.253 barel minyak mentah asal Rusia jenis Eastern Siberia-Pacific Ocean di Terminal Lawe-Lawe, Kilang Pertamina Balikpapan, Jumat (31/7/2026).

Desakan transparansi tersebut mencakup kejelasan mengenai proses pengadaan, dasar penentuan harga, hingga kepastian kepemilikan kargo yang telah dibongkar oleh kapal pengangkut MV Sierra sejak 28 Juni 2026 lalu.

Sekretaris CERI Hengki Seprihadi mempertanyakan kejelasan status hukum aset komoditas energi tersebut di fasilitas penampungan negara.

"Status kargo ini penting dijelaskan karena berkaitan dengan kepastian kepemilikan, pertanggungjawaban aset, serta tata kelola pengadaan minyak mentah yang menggunakan fasilitas negara," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Sorotan juga diarahkan pada struktur penetapan harga yang memakai acuan Platts DTD Brent WMA Juni sebesar US$85,50 per barel dengan biaya tambahan premium mencapai US$9,50 per barel.

"CERI mendukung setiap upaya Menteri ESDM memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, karena menyangkut kepentingan negara dan uang publik, seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat," ujar Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Penelusuran dokumen pengadaan dan data Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum menunjukkan keterlibatan E-System Solutions FZ-LLC sebagai entitas perantara pengadaan.

"Yang kami dorong adalah transparansi. Pemerintah perlu menjelaskan apakah seluruh aspek hukum, kepatuhan internasional, dan mitigasi risiko bisnis telah dianalisis secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi kepentingan negara di kemudian hari," ujar Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Penggunaan mekanisme Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 turut dinilai rentan apabila menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik.

"Jika ini yang terjadi, namanya transaksi abu leke," ungkap Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Masyarakat sipil mendorong penataan skema transaksi langsung antar-pemerintah tanpa perantara komersial pihak ketiga.

"Berdasarkan dua dokumen tersebut, terdapat nama perusahaan yang sama, yakni E-System Solutions FZ-LLC. Karena itu, kami meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai posisi dan peran perusahaan tersebut dalam rantai pengadaan minyak mentah ESPO ke Indonesia. Permintaan ini merupakan bagian dari upaya memperoleh kejelasan informasi, bukan kesimpulan adanya pelanggaran," kata Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Klarifikasi dinilai penting guna membendung spekulasi publik seputar pelaksanaan proyek energi strategis nasional.

"Kami tidak mengaitkan proyek pertahanan dengan pengadaan minyak mentah Rusia. Namun, karena nama grup perusahaan yang sama muncul dalam dokumen pengadaan minyak dan juga disebut dalam pemberitaan mengenai proyek strategis pertahanan, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara komprehensif agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan tidak berkembang berbagai spekulasi," ujar Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Pemerintah diharapkan segera menyampaikan keterbukaan informasi untuk memperkuat kepercayaan publik.

"Permintaan klarifikasi ini justru bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat. Semakin cepat pemerintah menyampaikan penjelasan resmi, semakin kecil ruang bagi berkembangnya spekulasi yang dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap tata kelola sektor energi maupun sektor strategis nasional," tegas Hengki Seprihadi, Sekretaris CERI.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa impor bahan bakar asal Rusia dilakukan resmi melalui mekanisme antar-pemerintah demi menjaga stok nasional.

"Tujuannya menjaga cadangan kita agar tidak mengalami kekurangan sekaligus memastikan pasokan untuk kebutuhan domestik tetap mencukupi," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Realisasi pasokan tahap awal dijalankan guna memperkuat pemenuhan energi dalam negeri.

"Tahap pertama kerja sama itu sudah terealisasi dan pemerintah Indonesia telah melakukan impor. Saya tegaskan, pihak yang mengimpor bahan bakar dari Rusia adalah pemerintah Indonesia melalui skema G2G," katanya Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Hingga saat ini, Kementerian ESDM, BLU Lemigas, dan PT Pertamina (Persero) belum memberikan jawaban resmi terkait konfirmasi penjelas status kargo tersebut.