Wakil Ketua DPR Dukung Pemisahan Anggaran MBG dari Pendidikan Mulai 2028

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai tahun 2028, seperti dilansir dari Detikcom. Menurut Yahya, kebijakan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang fokus anggaran pendidikan, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan guru yang selama ini masih menjadi persoalan. "Dengan pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, kita mendorong negara dapat meningkatkan gaji dan kesejahteraan guru yang sampai saat ini masih menjadi persoalan," ujar Yahya Zaini dalam keterangan resminya pada Jumat (31/7/2026).

Yahya menilai kemandirian anggaran setiap sektor penting agar akuntabilitasnya bisa diukur dengan tepat. Ia menyebut keputusan MK ini sebagai momentum membangun arsitektur investasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terintegrasi.

"Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran program MBG dari anggaran pendidikan merupakan momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan sumber struktur penganggaran negara," kata Yahya. "Sekaligus memberikan kesempatan bagi Pemerintah untuk menata ulang cara negara dalam satu tujuan pembangunan yang sama," tambahnya.

Yahya menegaskan bahwa pembangunan SDM tidak bisa berdiri sendiri dan harus terhubung dengan sektor kesehatan, gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial. "Seluruh investasi tersebut merupakan satu rangkaian yang saling menentukan sepanjang siklus kehidupan dalam membangun SDM unggul," tegas politisi Partai Golkar ini.

Lebih lanjut, Yahya menegaskan setiap kebijakan pembangunan manusia harus memiliki pembiayaan sendiri agar tujuan, indikator kinerja, dan akuntabilitas dapat diukur dengan tepat. "Namun, kemandirian pembiayaan tidak boleh diartikan sebagai pemisahan arah kebijakan. Justru sebaliknya, seluruh investasi tersebut harus dirancang dalam satu kerangka pembangunan manusia yang saling terhubung," jelasnya. Ia yakin dengan demikian setiap program akan menjadi mata rantai yang saling memperkuat dan pemisahan anggaran bisa membuat investasi SDM lebih kuat.

"Kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengembangan kompetensi bukanlah program-program yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan satu rantai investasi yang menentukan daya saing bangsa melalui SDM-SDM unggulnya," kata Yahya.

Yahya juga mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat tata kelola program MBG agar tidak ada lagi temuan kecurangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program tersebut. "Kita berharap langkah-langkah yang baik itu dilakukan secara terus menerus dan menjadi komitmen dari BGN untuk memperbaiki kinerja demi peningkatan pelayanan MBG," harap Yahya.