Pemerintah dan Polisi Tanggapi Pemagaran Pusat Perbelanjaan di Jakarta

Polda Metro Jaya dan Kementerian Perdagangan memastikan situasi keamanan di Jakarta tetap kondusif pascamaraknya fenomena pemasangan pagar besi tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan besar seperti Mal Kota Kasablanka pada Jumat (31/7/2026).

Pemasangan pagar setinggi 2,5 meter oleh pengelola mal di bawah naungan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) sempat memicu spekulasi publik terkait potensi gangguan keamanan. Namun, aparat penegak hukum dan asosiasi pengelola menegaskan bahwa fasilitas publik tersebut tetap aman.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa koordinasi dengan pihak asosiasi pengusaha menunjukkan tidak ada ancaman khusus yang melatarbelakangi aksi pemagaran tersebut.

"Oh enggak, enggak ada masalah, enggak ada. Kita dari koordinasi dengan Inkindo, dengan Apindo, dengan APPBI enggak ada masalah kok, enggak ada isu itu," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Budi menegaskan bahwa aktivitas perdagangan dan operasional di pusat perbelanjaan berjalan normal tanpa gangguan.

"Ya saya juga enggak tahu persis ya tapi kemarin koordinasi dengan kayak APPBI ya, Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia, enggak ada masalah kok enggak ada isu apa-apa. Enggak ada… Enggak ada isu terkait ya apa pun enggak ada. Aman-aman saja enggak ada masalah," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.

Pihak pengelola pusat perbelanjaan juga membantah tuduhan bahwa pemagaran dilakukan atas dasar prediksi kondisi ekonomi atau keamanan tertentu.

"Sebenarnya gini, awalnya kita berpikir itu (mal dipagari) karena apa? Itu kan Pakuwon Mall itu terbukanya kan lebar sekali. Satu setengah kilometer itu buka," ujar Sutandi Purnomosidi, Direktur Marketing Pakuwon Group dan Direktur PT Pakuwon Jati Tbk.

Manajemen Pakuwon menjelaskan bahwa lokasi mal yang berbatasan langsung dengan jalan raya utama menjadi alasan utama pengaturan akses demi keselamatan pejalan kaki.

"Nah, sekarang kalau semua orang nyebrang, masuk sembarangan, ini kan bahaya buat mereka sendiri, penyebrang. Awalnya (ide mal dipagari) di sana," kata Sutandi Purnomosidi, Direktur Marketing Pakuwon Group dan Direktur PT Pakuwon Jati Tbk.

Sutandi menambahkan bahwa situasi ekonomi saat ini tergolong stabil sehingga tidak ada alasan untuk merasa khawatir secara berlebihan.

"Terus sebetulnya ada beberapa hal yang saya mau highlight. Satu, yang jelas Pakuwon itu bukan peramal. Kita enggak tahu mau terjadi apa.

Ekonomi baik-baik saja. Baik-baik saja. Kita mau takut apa?

Kita memang hidup di Indonesia," ucap Sutandi Purnomosidi, Direktur Marketing Pakuwon Group dan Direktur PT Pakuwon Jati Tbk.

Dari sisi kepolisian, Polda Metro Jaya terus melakukan pemantauan ketat terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jadetabek).

"Terkait tentang pagar, dalam situasi kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui direktur-direktur operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya, digital," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Polda Metro Jaya menegaskan sinergi antarlembaga terus diperkuat guna menjamin keselamatan warga di area publik.

"Tetapi perlu kami sampaikan bahwa situasi sampai saat ini masih bisa dapat dikendalikan. Ini berkat kerja sama Polda Metro Jaya dengan Kodam Jaya. Jadi, menciptakan rasa aman itu bukan menjadi tanggung jawab satu institusi, tapi berbagai institusi, termasuk dari masyarakat," ujar Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Kepolisian juga menyiapkan langkah mitigasi dini melalui pembentukan tim khusus untuk mengantisipasi potensi kerusuhan.

"Jadi sudah melakukan mitigasi awal, apabila ada kelompok-kelompok yang mencoba membuat kerusuhan, membuat situasi tidak nyaman dan aman di wilayah hukum Polda Metro Jaya termasuk wilayah-wilayah penyangga, akan dilakukan tindakan tepat, tegas, dan terukur," tutur Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Patroli rutin turut ditingkatkan di berbagai area perbatasan wilayah untuk menjaga stabilitas keamanan.

"Jadi langkah-langkah mitigasi juga sudah dilakukan. Begitu juga tadi dilakukan upaya-upaya peningkatan patroli, baik itu skala kecil, sedang, maupun besar di wilayah-wilayah penyangga, misalnya wilayah Bekasi, Depok dengan Jawa Barat, wilayah Tangerang dengan wilayah Banten," kata Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengamati dinamika ini dan berencana meminta pengelola untuk mengembalikan kondisi area luar mal seperti semula.

"Berkaitan dengan pemasangan pagar, saya juga mengamati. Mungkin bagian dari kekhawatiran, tetapi nanti pada saatnya pasti saya akan minta untuk pagar-pagar itu dilepas kembali," ucap Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pramono menegaskan bahwa Pemprov DKI bersama aparat keamanan menjamin penuh ketertiban di Ibu Kota.

"Karena kekhawatiran yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya sebagai Gubernur Jakarta, koordinasi dengan TNI, Polri, aparat penegak hukum lainnya, kami akan menjaga Jakarta," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Ia berharap kekhawatiran akibat peristiwa masa lalu tidak membatasi ruang gerak masyarakat di pusat perbelanjaan.

"Ya kekhawatiran seperti bulan Agustus tahun lalu, tapi mudah-mudahan enggak. Saya yakin enggak, saya yakin nggak," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Pemerintah Daerah mengimbau agar ruang publik tetap ramah dan dapat dinikmati masyarakat secara nyaman.

"Mudah-mudahan Jakarta selalu aman, nyaman, dan membuat kegembiraan bagi siapa pun yang ada untuk menikmati Jakarta seperti hari ini kita semua menikmati Blok M," tutur Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.

Di sisi lain, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) memberikan penekanan bahwa pemagaran bertujuan utama menata alur lalu lintas pengunjung.

"Ya sebetulnya kan tujuan utamanya adalah untuk supaya lebih menertibkan gitu loh, arus keluar masuk pengunjung. Kalau terbuka itu kan pengunjung bisa masuk dan keluar dari mana saja, sehingga itu kan membahayakan lalu lintas sekitar gitu kan," kata Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Alphonzus menyebutkan bahwa pembatasan perimeter fisik merupakan praktik lumrah bagi gedung yang berdekatan dengan titik kumpul kegiatan massa.

"Tetapi kan kalau kita lihat sebetulnya, yang pasang pagar ini kan kebetulan saja ini. Tapi kan sebelumnya banyak juga pusat belanja yang sudah berdiri sejak awal dengan pagar gitu kan. Jadi saya kira tujuan utamanya dari para pengelola adalah seperti itu. Untuk lebih menertibkan akses keluar masuk begitu ya," ujar Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Keberadaan pagar berfungsi melengkapi sistem pengamanan internal tanpa bermaksud membatasi kegiatan penyampaian pendapat di ruang publik.

"Tetapi sekaligus juga tentunya, beberapa teman-teman pusat perbelanjaan yang berada di dekat dengan pusat-pusat kegiatan demonstrasi. Itu juga kan sering terjadi demonstrasi-demonstrasi di beberapa wilayah tertentu begitu. Jadi saya kira itu juga sekalian untuk bisa memberikan satu batas pengamanan lah begitu. Terhadap demonstrasi-demonstrasi yang suka berlangsung begitu ya," kata Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

APPBI kembali menegaskan bahwa langkah pengelola mal murni untuk penataan akses masuk dan perlindungan operasional harian.

"Saya kira kerusuhan tidak ya. Tadi tujuan utamanya, satu, adalah menertibkan akses keluar masuk pengunjung begitu. Supaya bisa terpusatkan, kalau enggak kan masuk keluar dari mana saja begitu," ujar Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Penataan akses terpusat tersebut diharapkan mampu menjaga keteraturan pengunjung serta lalu lintas kendaraan di sekitar area mal.

"Kedua, saya kira lebih untuk bisa memberikan batas apa ya istilahnya itu. Jadi ya bukan kerusuhan. Tapi adalah situasi di mana beberapa pusat perbelanjaan itu kan dekat dengan kegiatan-kegiatan demonstrasi.

Dan saya kira demonstrasi kan tidak dilarang sepanjang itu memang ada izinnya begitu. Tapi kan kembali lagi bagaimana itu bisa memberikan batas untuk dari sisi perimeter keamanan lah begitu ya. Saya kira lebih ke arah sana," tutur Alphonzus Widjaja, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).