Jawa Timur Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem Menjadi 0,29 Persen

Angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur berhasil diturunkan hingga menyentuh 0,29 persen pada tahun 2025 berdasarkan data terbaru Kemenko PMK dan BPS per 28 April 2026 yang dilansir dari Detikcom pada Senin (25/5/2026).

Capaian tersebut berada jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 0,85 persen, setelah kemiskinan ekstrem Jawa Timur merosot hingga 4,26 persen poin dari angka 4,55 persen pada tahun 2020.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa perkembangan positif ini menjadi bukti efektivitas program pembangunan serta perlindungan sosial yang tepat sasaran di wilayahnya.

"Alhamdulillah, penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur saat ini berada di 0,29 persen atau jauh di bawah nasional sebesar 0,85 persen. Artinya, bukti intervensi tepat sasaran dan sinergi serta kolaborasi seluruh pihak berjalan efektif," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.

Tren penurunan ini tercatat konsisten sejak tahun 2021 yang berada di angka 2,23 persen, disusul 1,80 persen pada 2022, 0,82 persen pada 2023, hingga 0,59 persen pada 2024.

Keberhasilan tersebut didapatkan di tengah adanya penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem global dari US$ 1,99 Purchasing Power Parity (PPP) menjadi US$ 2,15 PPP.

"Meski standar pengukuran kemiskinan ekstrem mengalami penyesuaian secara global, Jawa Timur tetap mampu menurunkan angkanya secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan semakin tepat sasaran," jelas Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.

Khofifah mengarahkan arah pembangunan daerah agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi di atas kertas, tetapi juga bersifat inklusif serta memperluas kesejahteraan penduduk secara nyata.

Berdasarkan data BPS per 5 Februari 2026, persentase penduduk miskin Jawa Timur pada September 2025 turun menjadi 9,30 persen dari sebelumnya 9,50 persen pada Maret 2025.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur per Februari 2026 juga menurun menjadi 3,55 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,61 persen.

Sektor pendidikan vokasi ikut menunjukkan perbaikan setelah tingkat pengangguran lulusan SMK turun menjadi 5,73 persen dan tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT daerah.

"Ini menunjukkan kualitas lulusan SMK semakin meningkat serta semakin banyak terserap dunia kerja. Ini menandakan link and match pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri berjalan semakin baik," ungkap Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.

Selain ketenagakerjaan, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2026 tercatat impresif sebesar 5,96 persen secara year-on-year, sekaligus menjadi yang tertinggi di Pulau Jawa.

Perekonomian daerah ditopang oleh industri pengolahan sebesar 31,45 persen, perdagangan 18,77 persen, dan pertanian 10,51 persen, menjadikannya penyumbang ekonomi nasional terbesar kedua.

Menurut Khofifah, hasil positif ini bukan pencapaian instan melainkan buah dari kolaborasi lintas sektor yang mengintegrasikan berbagai program strategis seperti PKH Plus dan Desa Berdaya.

"Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Harus ada pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat memiliki daya tahan ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik," tutur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.

Gubernur menegaskan fokus utama dari penanganan ini adalah memastikan dampak kesejahteraan nyata dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Yang terpenting bukan hanya angka turun, tetapi bagaimana masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak, akses pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang lebih sejahtera," kata Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.

Penurunan kemiskinan yang dicapai ini kemudian diapresiasi oleh Gubernur sebagai hasil kerja keras kolektif seluruh elemen masyarakat dan relawan di Jawa Timur.

"No One Left Behind. Tidak boleh ada masyarakat Jawa Timur yang tertinggal dari arus pembangunan. Karena hakikat pembangunan adalah menghadirkan harapan, keadilan sosial, dan kesejahteraan hingga masyarakat lapisan paling bawah benar-benar merasakan manfaatnya," tutup Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur.