Hamas Sepakati Rencana Perlucutan Senjata Jalur Gaza Bentukan AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan historis terkait perlucutan senjata total Hamas dan kelompok bersenjata di Gaza pada Kamis (30/7/2026). Rencana bertahap ini melibatkan penarikan tentara Israel serta pembentukan otoritas transisi Palestina baru.

Kesepakatan tersebut diprakarsai melalui Board of Peace setelah perundingan alot selama beberapa bulan pascapenandatanganan gencatan senjata. Meski demikian, penyerahan senjata diproyeksikan menghadapi tantangan rumit akibat perbedaan syarat teknis di lapangan.

Landasan rencana empat halaman yang diperoleh BBC menyebutkan perlucutan senjata diawali dari kelompok-kelompok kecil, sebelum pembongkaran infrastruktur militer utama Hamas seperti jaringan terowongan dan fasilitas produksi senjata yang memerlukan pengawasan ketat pasukan stabilisasi internasional.

Pihak Hamas telah menyetujui penyerahan kendali pemerintahan dan persenjataan kepada komite teknokrat Palestina. Namun, anggota tim perunding Hamas menegaskan keberlangsungan kesepakatan bergantung sepenuhnya pada komitmen penarikan penuh militer Israel dari seluruh wilayah Gaza.

"Kami tidak akan mengambil tindakan apa pun terkait perlucutan senjata sebelum penarikan Israel dari Jalur Gaza," kata Ghazi Hamad, anggota tim perunding Hamas.

Penegasan mengenai keterikatan pelaksanaan janji kedua belah pihak diutarakan kembali oleh pejabat Hamas tersebut dalam wawancara terpisah. Ia menekankan keterlibatan komite nasional dalam proses penyerahan persenjataan.

"Jika Israel tidak melaksanakannya, kami juga tidak akan melaksanakannya," ujar Ghazi Hamad, pejabat senior Hamas.

Respons skeptis muncul dari pihak Israel yang menilai draft kesepakatan belum memenuhi tuntutan utama mereka. Pemerintah Israel terus mendesak perlucutan senjata total dan demiliterisasi penuh Gaza sebagai syarat mutlak sebelum proses lain dijalankan.

"Ini adalah negosiasi yang dilakukan di atas kepala kita, berlawanan mutlak dengan posisi kita, dan ditandatangani dengan upacara yang aneh sambil berharap hal itu mengikat kita juga. Sama sekali tidak," kata Orit Strouk, Menteri Permukiman Israel.

Di luar perundingan Gaza, ketegangan kawasan terus meningkat seiring aksi saling serang antara Iran dan militer Amerika Serikat di Kuwait, serta rencana operasi militer Arab Saudi di Yaman guna mengamankan jalur pelayaran Laut Merah.