AS Desak Taiwan Segera Pengesahan Anggaran Pengadaan Drone

Delegasi Kongres Amerika Serikat mendesak Taiwan untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang pengadaan drone dalam negeri di Taipei pada Jumat (31/7/2026) guna menghadapi ancaman militer dari China, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Langkah ini diambil mengingat China terus mengklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya dan mengancam akan menggunakan kekuatan militer. Taipei sendiri bergantung pada dukungan keamanan Washington meski telah menaikkan anggaran pertahanannya.

Anggota parlemen AS dari Partai Republik, Young Kim, mengimbau pemerintah setempat untuk bergerak cepat dalam memproses aturan tersebut.

"Waktunya semakin singkat, dan semakin cepat rancangan undang-undang komprehensif mengenai drone dapat disahkan, maka akan semakin baik," kata anggota parlemen AS dari Partai Republik, Young Kim.

Himbauan tersebut disampaikan Kim saat memimpin kunjungan delegasi bipartisan ke Kantor Kepresidenan Taiwan untuk menemui Presiden Lai Ching-te. Ia menyoroti pentingnya alutsista armada tanpa awak berdasarkan konflik global terkini.

"Perang yang melibatkan Ukraina dan Iran menunjukkan bahwa Taiwan perlu membeli dan memproduksi drone dalam skala besar," cetus Kim.

Pemerintahan Presiden Lai Ching-te menargetkan peningkatan alokasi belanja keamanan hingga lima persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada 2030. Strategi perang asimetris ini difokuskan pada persenjataan kecil dan gesit, termasuk dana NT$ 210 miliar (Rp 117,4 triliun) selama lima tahun untuk drone pengawasan dan serangan.

Presiden Lai Ching-te menegaskan komitmennya dalam menyikapi dorongan dari delegasi Negeri Paman Sam tersebut.

"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran militer Taiwan dan memperkuat ketahanan pertahanan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat," ujar Lai.

Ia juga menambahkan bahwa kesiapan militer akan terus ditingkatkan melalui kolaborasi internasional demi mengantisipasi potensi agresi wilayah.

"Kami juga akan memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra negara demokrasi untuk menunjukkan tekad dan kemampuan kami dalam mencegah agresi serta merespons berbagai ancaman secara bersama-sama," ucapnya.

Upaya penguatan armada ini sempat tertahan setelah parlemen Taiwan yang dikuasai pihak oposisi, Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan, meloloskan anggaran pertahanan khusus sebesar US$ 25 miliar (Rp 450,7 triliun) pada Mei lalu. Keputusan tersebut memangkas sepertiga dari total usulan awal, termasuk mencoret dana US$ 15 miliar (Rp 270,4 triliun) yang dialokasikan untuk pengembangan drone domestik.