Gerindra Evaluasi Kepercayaan Publik Usai Elektabilitas Dedi Mulyadi Melejit

Partai Gerindra menyatakan akan mempelajari dan menjadikan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sebagai bahan evaluasi pemerintah. Langkah ini merespons penurunan tingkat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto serta melonjaknya elektabilitas Dedi Mulyadi.

Hasil riset SMRC mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen. Dalam bursa calon presiden, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melesat hingga 35 persen, melampaui Prabowo yang memperoleh 14,5 persen.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang mencermati dan mengkaji secara mendalam berbagai data riset tersebut.

"Ada beberapa survei SMRC, tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji," ujar Dasco, Kamis, 30 Juli 2026.

Dasco menilai temuan survei merupakan sarana krusial dalam menyerap persepsi masyarakat terhadap deretan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Pihaknya berencana mengompilasi seluruh data untuk melihat gambaran kondisi sosial secara utuh.

"Kalau memang hasil kajiannya sesuai dengan kondisi yang terjadi saat meksipun saat ini, tentu itu menjadi bahan evaluasi," katanya.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menjelaskan bahwa penilaian kondisi ekonomi nasional menjadi pendorong utama merosotnya kepuasan publik. Dalam temuan SMRC, sebanyak 49,4 persen responden menilai ekonomi nasional buruk atau sangat buruk, sementara hanya 15,7 persen yang menganggapnya baik. Capaian ini turun dibandingkan survei November 2025 yang mencatat 40 persen persepsi positif.

Selain aspek ekonomi, persepsi publik pada sektor politik nasional juga melemah. Sebanyak 42,8 persen responden menganggap kondisi politik nasional buruk, berbanding 13,5 persen yang menilai baik.

Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran Muradi menganalisis bahwa elektabilitas Dedi Mulyadi terangkat berkat kombinasi gaya populis yang komunikatif dan rasional. Sebaliknya, kepemimpinan Prabowo dinilai elitis dan berjarak dengan masyarakat serta terimbas respons negatif atas sejumlah kebijakan, seperti kenaikan tunjangan kinerja tentara di tengah sorotan isu buruh dan dosen.

"Itu yang tidak dibaca oleh Pak Prabowo selama dua tahun terakhir. Kan dia berkesan sangat elitis, sangat berjarak kalau saya lihat. Nah itu yang saya kira KDM punya persepsi agak berbeda dengan yang ada saat ini," ujar Muradi saat dikonfirmasi, Kamis, 30 Juli 2026.

Muradi menambahkan bahwa kepribadian Dedi yang luwes di ruang publik memberikan warna berbeda bagi pemilih.

"KDM kalau salah dia bisa berargumentasi, bisa berdebat dengan publik. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini dia menjadi sosok yang lain, tetap populis tapi populisnya kemudian bisa rasional," ungkapnya.

Di sisi lain, Muradi menilai posisi Presiden Prabowo terancam oleh persepsi kepemimpinan yang kian kaku.

"Pak Prabowo kan elitis, cenderung punya kedekatan yang berjarak dengan masyarakat. Dia juga berjarak dengan para pembantunya dan sebagainya. Jadi satu hal yang saya kira tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya," katanya.

Situasi tersebut membuat Dedi Mulyadi dinilai berpeluang menjadi figur alternatif dalam lanskap politik nasional.

"Artinya memang posisi KDM diuntungkan dengan situasi politik hari ini. Dia kemudian menjadi alternatif di luar yang lainnya," ucap Muradi.

Melihat dinamika ini, Muradi mengingatkan Partai Gerindra agar segera menentukan arah pencalonan pada Pilpres 2029 guna mencegah kader potensial berpindah kendaraan politik.

"Opsi pertama, Gerindra bisa mengompilasi, jadi dia menjadi salah satu yang dijaga supaya tidak dibajak partai lain. Tapi artinya kan masih ada opsi, kalau tetap dengan Gerindra berarti memungkinkan beliau nomor dua (Cawapres) kalau Pak Prabowo masih maju," tutur Muradi.

Ia menekankan pentingnya kejelasan di tingkat internal partai jika Prabowo memutuskan bertarung kembali.

"Kalau misalkan maju kembali, maka buat Dedi Mulyadi peluang dia untuk "lompat pagar" itu besar ketimbang yang lainnya. Jadi ini perlu dilihat secara komprehensif. Kalau misalkan katakanlah ada sinyal Pak Prabowo sakit dan tidak bisa maju berikutnya, ya harus disampaikan di internal supaya tidak ada pembelahan kader," jelasnya.

Muradi menyarankan Dedi Mulyadi untuk tetap menjalin silaturahmi politik secara intensif dengan para petinggi Partai Gerindra.

"Cara menjaga agar tetap on the track adalah dengan membangun komunikasi serius dengan internal Gerindra. Pilihannya cuma dua: dicalonkan atau tidak. Kalau tidak, ya dari sekarang sudah berpikir menggunakan kendaraan politik baru," kata dia.

Menurut Muradi, kegagalan Gerindra mengusung Dedi berisiko merugikan partai jika sang gubernur diusung oleh koalisi partai lain.

"Saya memprediksi, katakanlah Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo, sementara KDM dicalonkan partai lain (Golkar, Nasdem, atau PDIP). Kalau KDM yang menang dan Pak Prabowo kalah telak maka itu akan men-downgrade semua yang sudah dibangun Pak Prabowo selama ini. Jadi itu sebuah pertaruhan," katanya.

Kendati berpeluang menjadi kuda hitam, Muradi menyebut Dedi Mulyadi masih harus membuktikan kemampuannya mematahkan tantangan psikologis politik 'Sundanese Syndrome' dalam satu hingga dua tahun ke depan.

"Sindrom di mana tokoh Sunda begitu ke Ibu Kota seringkali hasilnya 'zonk'. Kita punya Ridwan Kamil, dulu ada Ceu Popong, Eka Santosa. Saya khawatir ada sindrom itu," ungkapnya.

Tantangan tersebut menjadi ujian bagi Dedi Mulyadi dalam mengelola isu nasional dan mempertahankan konsistensi elektabilitasnya.

"Kita uji saja setahun dua tahun ini. Kalau dua hal itu berhasil (mematahkan mitos dan mengelola isu nasional), dia punya potensi besar untuk menang," kata Muradi.