Arab Saudi Bentuk Koalisi Maritim Internasional Lindungi Laut Merah

Pemerintah Arab Saudi mengumumkan pembentukan koalisi pertahanan maritim internasional baru untuk wilayah perairan Laut Merah. Langkah strategis ini diambil menyusul adanya blokade maritim oleh kelompok pemberontak Houthi di Yaman. Aliansi ini bertujuan memperkuat kerja sama multinasional di tengah meningkatnya tensi regional.

Keamanan jalur pelayaran utama di perairan strategis tersebut kini menjadi fokus utama pihak kementerian. Inisiatif ini, seperti dilansir dari Detikcom, diungkapkan langsung oleh Kementerian Pertahanan Arab Saudi. Pertemuan yang mempertemukan perwakilan 43 negara dan Uni Eropa tersebut diselenggarakan di Riyadh pada Kamis (30/7) waktu setempat.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan bahwa koalisi tersebut akan melindungi jalur pelayaran internasional, kebebasan navigasi, dan perdagangan global. Perlindungan akan difokuskan pada kawasan Laut Merah, Selat Bab el-Mandeb, dan Teluk Aden.

Gagasan pembentukan aliansi maritim ini muncul setelah kelompok Houthi yang disokong Iran memberlakukan blokade maritim terhadap Arab Saudi sejak 20 Juli lalu. Houthi mengklaim telah menyerang kapal-kapal terkait Saudi yang dinilai melanggar blokade. Saat ini, pembentukan koalisi telah mendapat dukungan resmi dari 14 negara yang hadir dalam pertemuan. Sejumlah negara seperti Kuwait, Bahrain, Qatar, Turki, Pakistan, Yordania, Mesir, Sudan, Somalia, Djibouti, dan Bangladesh telah menandatangani pernyataan bersama.

Pihak militer Amerika Serikat turut menghadiri pertemuan penting di Riyadh tersebut. Delegasi Amerika Serikat diwakili oleh Letnan Jenderal Joseph Clearfield selaku komandan MARCENT beserta atase pertahanan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Riyadh. Melalui pernyataan bersama, negara-negara pendiri menegaskan bahwa aliansi pertahanan ini bersifat murni defensif. Koalisi tidak menargetkan negara, aliansi, atau organisasi internasional mana pun dalam menjalankan aktivitas operasionalnya.

Aliansi maritim ini dipastikan mematuhi hukum internasional sembari tetap menghormati kedaulatan negara. Arab Saudi ditetapkan sebagai negara pendiri sekaligus pemimpin koalisi, serta menjadi lokasi markas besar permanen aliansi tersebut. Pertemuan di Riyadh tersebut juga membahas rancangan piagam koalisi pertahanan maritim serta struktur organisasi.

Mekanisme operasional masa depan dan pengaturan komando kendali turut menjadi poin pembahasan utama para delegasi. Kementerian Pertahanan Arab Saudi menegaskan seluruh partisipan telah mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian prosedur pembentukan koalisi. Draf akhir piagam koalisi kini siap menjadi landasan dimulainya operasional militer defensif tersebut.

Inisiatif pertahanan internasional ini dipastikan bersifat terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung. Pintu keanggotaan tetap terbuka bagi negara-negara lain setelah mereka menyelesaikan prosedur nasional masing-masing.