Putusan Mahkamah Agung Spanyol Batasi Penolakan Migran di Ceuta

Putusan nomor 814/2026 dari Mahkamah Agung Spanyol menetapkan bahwa mekanisme penolakan langsung di perbatasan tidak dapat diterapkan kepada migran yang memasuki wilayah Ceuta dengan cara berenang. Keputusan hukum ini memicu celah operasional di kawasan batas luar Uni Eropa tersebut pada Jumat (31/7/2026).

Majelis Sengketa Administratif Mahkamah Agung Spanyol menjelaskan bahwa rezim khusus Ceuta dan Melilla hanya berlaku apabila terdapat sarana fisik pembendung seperti pagar atau tembok yang dilalui migran. Sebaliknya, wilayah laut dianggap tidak memiliki pembendung fisik sehingga hukum penolakan cepat di perbatasan tidak dapat diberlakukan secara otomatis.

Kondisi ini memicu tekanan migrasi di Ceuta, kota dengan 80.000 penduduk yang mencatat kedatangan 2.000 migran dalam sepuluh hari. Kota tersebut saat ini menampung 472 anak di bawah umur, atau enam belas kali lipat dari kapasitas normalnya.

Ribuan warga Maroko berkumpul di sekitar pagar batas Tarajal, sementara ratusan lainnya menerobos masuk melalui area melintas darat. Berdasarkan laporan media elespanol.com, otoritas kepolisian Guardia Civil mengonfirmasi bagian perbatasan tersebut tidak dijaga oleh pasukan pengaman pada saat kejadian.

Pemerintah Maroko membantah keterlibatan langsung dan melemparkan tuduhan terjadinya lonjakan arus migran tersebut kepada kelompok kriminal.

"organisasi kriminal," kata pihak Maroko.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rabat guna menanggapi tuduhan atas longgarnya pengawasan perbatasan. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Spanyol dan pihak Maroko mengumumkan kesepakatan percepatan proses pengembalian bagi warga yang masuk secara ilegal ke Ceuta.

Kementerian Dalam Negeri Spanyol memuji kerja sama pengawasan yang dilakukan pihak Maroko di kawasan perbatasan.

"ejemplar," kata Kementerian Dalam Negeri Spanyol.

Pujian tersebut disampaikan meski rekaman kamera memperlihatkan petugas pengawas Maroko sempat membiarkan pergerakan massa di jalur melintas. Menteri Dalam Negeri Spanyol Fernando Grande-Marlaska juga menyampaikan apresiasi atas tindakan Rabat dalam menggagalkan ribuan upaya penyeberangan ilegal.

Dewan Juru Bicara Ceuta menanggapi situasi tersebut dengan meminta penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional 2015. Penentuan langkah hukum dan penyiapan pengamanan tambahan dijadwalkan dibahas saat kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Ceuta.