Pemerintah Thailand Razia Hotel Ilegal di Pulau Phuket

Pemerintah Thailand memperketat pengawasan terhadap bisnis akomodasi di Phuket. Langkah tegas ini diwujudkan melalui razia intensif setelah inspeksi mendadak menemukan tiga penginapan berskala besar beroperasi tanpa dokumen sah, dilansir dari Detik Travel.

Pengawasan di lapangan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Polapee Suwunchwee. Tim gabungan menyasar tiga fasilitas akomodasi yang masing-masing berkapasitas 200, 240, dan 45 kamar.

Hasil pemeriksaan Departemen Administrasi Provinsi mengonfirmasi bahwa seluruh properti tersebut tidak mengantongi izin konstruksi maupun perizinan operasional. Laporan penyelidikan mengungkap bahwa dua bangunan di antaranya semula terdaftar sebagai hunian pribadi atau kondominium biasa.

Fungsi bangunan tersebut kemudian diubah secara ilegal menjadi area komersial. Petugas menguji modus operandi pemilik usaha dengan melakukan transaksi pemesanan kamar secara daring.

Penelusuran membuktikan fasilitas akomodasi tanpa izin itu secara spesifik membidik wisatawan dari negara-negara Eropa dan turis asing lainnya. Hampir tidak ditemukan tamu dari warga lokal Thailand yang menginap di lokasi tersebut.

Penyelidikan mendalam turut mengidentifikasi dugaan kepemilikan bayangan atau skema nominee. Struktur bisnis dirancang menggunakan proporsi saham 49 persen milik asing dan 51 persen atas nama warga lokal.

Ditemukan pula skema penyewaan aset, di mana properti milik warga Thailand disewakan kepada investor asal Tiongkok. Para investor luar negeri ini yang kemudian menjalankan operasional tanpa mematuhi legalitas setempat.

Sidak di Phuket menjadi bagian dari gerakan penertiban skala besar yang mencakup lebih dari 10 titik lokasi. Gubernur Phuket Sophon Suwannarat telah menginstruksikan penutupan paksa bagi seluruh pelaku usaha yang gagal melengkapi dokumen resmi.

Direktur Jenderal Departemen Administrasi Provinsi Narucha Kosasivilize menegaskan bahwa praktik penginapan tanpa izin memicu tiga dampak buruk utama bagi kawasan wisata.

"Merugikan perekonomian dengan menempatkan operator yang patuh hukum dan membayar pajak pada posisi yang tidak menguntungkan; menimbulkan risiko keselamatan karena akomodasi ilegal seringkali gagal memenuhi standar keselamatan pemerintah, sehingga membahayakan nyawa dan harta benda wisatawan; dan mencoreng citra Thailand," kata Narucha Kosasivilize.