Mendagri Tekankan Penguatan Kepala Daerah Hadapi Tantangan Pembangunan

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan terhadap kepala daerah agar dapat menjalankan tugas pemerintahan secara optimal di tengah tantangan pembangunan yang semakin kompleks, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Tito menjelaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di daerah dengan tanggung jawab besar, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, hingga pencapaian indikator pembangunan seperti penurunan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurutnya, kewenangan desentralisasi yang besar menyebabkan beban kepala daerah semakin kompleks sehingga mereka perlu dukungan berupa instrumen agar dapat menjalankan tugas secara optimal.

"Kami menganggap bahwa para teman-teman kepala daerah ini, menurut kami, ini memang harus diberikan instrumen untuk memperkuat mereka mampu melaksanakan semua beban kerja," ujar Tito.

Salah satu instrumen yang dimaksud adalah dukungan keuangan. Tito menyatakan bahwa regulasi keuangan kepala daerah yang masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dapat dikaji ulang agar sesuai dengan kondisi terkini, namun penyesuaian harus didasarkan pada capaian kinerja.

"Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian disesuaikan keadaan saat ini itu bisa saja dilakukan penyesuaian," ujarnya.

Tito juga mendorong kepala daerah untuk terus berinovasi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, dengan meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung percepatan pembangunan.

Selain itu, Mendagri memastikan koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal, termasuk dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Yang jelas tidak ada opsi untuk merumahkan apalagi memberhentikan PPPK," tutup Tito.

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dihadiri Bupati Lahat sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Bursah Zarnubi dan jajaran pengurus APKASI. Para bupati menyampaikan aspirasi terkait persoalan daerah masing-masing yang kemudian ditanggapi oleh Mendagri dan Komisi II DPR RI.