Pemerintah Prioritaskan Daerah Tinggi Stunting untuk Program MBG

Pemerintah menetapkan wilayah dengan angka kasus stunting tinggi sebagai fokus utama prioritas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) mengakselerasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di kawasan target tersebut.

Langkah percepatan ini berpatokan pada pemetaan wilayah dari Kementerian Kesehatan agar intervensi nutrisi dapat langsung menyasar anak-anak dan masyarakat yang paling membutuhkan.

"Kami, di rapat ini sudah dipaparkan Kemenkes, daerah-daerah mana yang memang memerlukan sentuhan butuh gizi segera, dimana angka stunting-nya tinggi. Maka kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek, dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa dioperasionalkan," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono.

Kawasan operasional prioritas mencakup wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga beberapa area kepulauan di Sumatra yang teridentifikasi memerlukan penanganan gizi darurat.

"Jadi sudah ada merah-merah, ada Papua, NTT, termasuk daerah di pulau-pulau lain, Sumatera. Itu daerah-daerah yang sangat butuh sentuhan gizi langsung kepada masyarakat, kepada anak-anak kita," kata Sudaryono.

Guna menjaga akuntabilitas, BGN mengagendakan peluncuran portal khusus dalam satu hingga dua pekan ke depan agar pihak sekolah dan orang tua bisa memantau menu harian serta kandungan gizi makanan.

"Satu portal di mana stakeholder MBG, dalam hal ini yang paling berkepentingan kan adalah sekolah dan orang tua itu bisa ngecek anaknya yang sekolah di sekolah mana. Ibaratnya diberi makan oleh negara dengan menu yang apa, fotonya apa, kandungan gizinya apa, hari ini apa, besok apa, kemarin apa," ujar Sudaryono.

Mekanisme pengawasan ini disiapkan demi menjamin ketersediaan makanan bermutu yang tersalurkan secara tepat kuantitas maupun kualitasnya kepada seluruh penerima manfaat.

"Jadi kami menyiapkan itu, trust is good, control is better untuk bagaimana memastikan SPPG dan semua tim dapur memastikan menunya bagus, gizinya cukup, diterima dengan baik oleh penerima manfaat dan kemudian proses ini betul-betul secara kualitas dan kuantitasnya bisa dipertanggungjawabkan," ujar Sudaryono.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memproyeksikan dapur SPPG di wilayah rawan stunting mulai beroperasi sebelum 5 Agustus 2026. Kemenkes bersama BGN berkonsultasi dengan para ahli gizi untuk mempertajam kriteria penerima, seperti ibu hamil, balita, dan kelompok usia sekolah.

"Targetnya ini kita mau refine. Sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Ibu hamil, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana," ucap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Efektivitas program ini dipantau secara berkala melalui posyandu setiap bulan dengan mengukur peningkatan berat badan anak secara riil berbasis data NIK.

"Semua anak yang stunting, by NIK, by name, by address sudah ada. Kita tag dia dapat MBG apa enggak, kita akan bisa ikuti setiap bulan karena ditimbang di posyandu, benar-benar naik enggak?" kata Budi.

Evaluasi periodik ini bertujuan untuk mendeteksi kesesuaian asupan nutrisi, khususnya ketercukupan protein hewani pada anak.

"Sekarang CKG setahun sekali ditimbang, saya lagi lobi ke beliau (Mendikdasmen Abdul Mu'ti), boleh enggak setahun dua kali, jadi bisa ada waktu cukup untuk kita feedback balik ke BGN," kata Budi.

Pemantauan yang akurat dinilai mampu menyelesaikan persoalan mendasar kesehatan anak, mengingat tingginya angka prevalensi stunting nasional yang mendekati angka 20 persen.

"Di mata Kementerian Kesehatan, masalah gizi adalah salah satu masalah kesehatan. Jadi kalau program ini baik, banyak sekali masalah kesehatan yang bisa selesai," kata Budi.

Data Susenas 2024 mencatat ada 1,5 juta sampel masyarakat dari empat desil terbawah yang mengalami kekurangan gizi. Temuan dari program Cek Kesehatan Gratis juga mengonfirmasi mayoritas anak di bawah usia SMA masih mengalami defisit nutrisi.

"Oleh karena itu, saya tekankan program ini sangat bagus di mata Menteri Kesehatan, program Bapak Presiden ini sangat bagus, kita mengakui bersama Kepala BGN bahwa ada kekurangan implementasinya," kata Budi.