Mendagri Laporkan OTT Kepala Daerah ke Presiden Prabowo dan Usulkan Pelatihan Calon Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai maraknya operasi tangkap tangan (OTT) kepala daerah. Tito menyampaikan hal ini usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Tito menyebut Presiden Prabowo berulang kali menekankan agar tidak terjadi korupsi, termasuk oleh kepala daerah. Tito juga menegaskan bahwa Prabowo mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi.

Selain itu, Tito menyampaikan pentingnya penguatan kapasitas kepala daerah sebelum dan sesudah menjabat, mengingat latar belakang mereka yang beragam, seperti artis, pengusaha, dan swasta, yang belum tentu memahami tata kelola birokrasi secara teknis.

"Karena latar belakangnya berbeda, nggak semuanya ngerti birokrasi, bisa mungkin mohon maaf, dari artis, dari pengusaha, swasta, yang dia begitu masuk jadi kepala daerah dia harus ngerti birokrasi, nah ini yang perlu sangat teknis, dia kalau ngerti umum saja," ujar Tito.

Meski pemerintah telah berupaya membina kapasitas dan integritas kepala daerah melalui berbagai lembaga seperti KPK dan Ombudsman, keputusan penyimpangan tetap bergantung pada individu masing-masing.

"Yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah berusaha membina mereka. Membina mereka memberikan kemampuan, kapabilitas, memperkuat integritas," ujar Tito.

Tito juga mengusulkan agar partai politik memperkuat sekolah partai dan melatih calon kepala daerah sebelum diusung dalam pilkada. Ia menyarankan pelatihan mengenai tata kelola pemerintahan, birokrasi, dan pengelolaan keuangan daerah, dengan Kemendagri siap memberikan materi jika diminta.

"Untuk begitu dia mendorong calon ya, sebelum mendorong calon tolonglah dibuat pelatihan dulu. Mungkin bimbingan teknis, kami siap untuk diundang, Kemendagri, KPK atau yang lain-lain supaya dia ngerti mengenai birokrasi, bagaimana mengatur keuangan, membuat APBD, bisa kita sampaikan. Supaya nggak dibohongin sama stafnya," ungkap Tito.

Menurut Tito, pemerintah hanya bisa melakukan pembinaan karena kepala daerah dipilih langsung melalui pilkada, berbeda dengan penunjukan pejabat seperti Kapolres atau Kapolda yang bisa diganti sewaktu-waktu.

"Kalau kami nggak bisa menangani mengawasi mereka, megangin mereka 24 jam, nggak bisa. 7 hari seminggu, 365 hari nggak bisa. Kalau memang dasarnya nanti dia maunya apa namanya itu menyimpang, ya kita juga nggak bisa atasi," kata Tito.

Tito mengaku telah berkoordinasi dengan KPK dan berencana berkeliling ke daerah bersama KPK untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ia juga meminta kepala daerah untuk introspeksi agar tidak terlibat dalam praktik korupsi yang berpotensi terjaring OTT.

"Tapi dengan adanya OTT-OTT ini, ya saya minta kepala daerah juga introspeksi ya, agar jangan sampai bermain-main, entar kena lagi loh yang lain lagi. Ya, kita nggak bisa cegah," ujarnya, sebagaimana dilansir dari Detikcom.