DPR RI Terima Aspirasi Pengangkatan PPPK Guru TK Swasta

Pimpinan DPR RI menerima audiensi Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia-PGRI (PP IGTKI-PGRI) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), untuk membahas masalah kesejahteraan serta status kepegawaian guru TK. Seperti dilansir dari Detikcom, pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Kawendra Lukistian.

Organisasi pendidik tersebut menyampaikan sejumlah aspirasi mendesak, terutama mengenai status 350 ribu guru TK di seluruh Indonesia yang mayoritas berstatus swasta dan honorer.

"Harapan kami, guru TK dapat diangkat menjadi PPPK dan mendapatkan pemerataan program inpassing," ujar Eka Putri Handayani, Ketua Umum PP IGTKI-PGRI.

Program inpassing dinilai penting karena berfungsi sebagai penyetaraan jabatan serta masa kerja bagi guru non-ASN sebagai basis penentuan hak dan tunjangan kesejahteraan. Selain memperjuangkan status PPPK, pengurus IGTKI-PGRI juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak jenjang taman kanak-kanak.

Pengurus IGTKI-PGRI turut mendesak peningkatan kompetensi melalui perluasan pelatihan guru daerah, termasuk pelatihan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus. Di samping itu, organisasi mengajukan usulan digitalisasi, revitalisasi sarana sekolah, hingga dukungan bagi Pekan Olahraga dan Seni yang bakal melibatkan sekitar 4.000 guru TK se-Indonesia.

"Banyak aspirasi guru taman kanak-kanak seluruh Indonesia yang kami sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat bagi guru dan pendidikan taman kanak-kanak," kata Eka.

DPR RI menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut guna memperkuat sektor pendidikan anak usia dini sebagai landasan utama mewujudkan target Indonesia Emas 2045.