AMKI Dorong Koperasi Jadi Pilar Ekonomi Modern dan Dekat Generasi Muda

Angkatan Muda Koperasi Indonesia (AMKI) menilai koperasi sebagai pilar ekonomi masa depan yang modern berbasis gotong royong, bukan sekadar model usaha konvensional. Ketua Umum AMKI, Frans Meroga Panggabean, menyatakan bahwa kebijakan pemerintah menjadikan koperasi sebagai arus utama perekonomian Indonesia adalah langkah tepat dan sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945, dilansir dari Detik Finance. "Kami dari Angkatan Muda Koperasi Indonesia siap menjadi tulang punggung untuk membawa koperasi lebih dekat dengan generasi muda sehingga menjadi pilihan utama dan semakin diminati anak-anak muda Indonesia," ujar Frans dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2026).

Ketua Dewan Pembina AMKI, Joao Angelo de Sousa, menilai program strategis nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi peluang bagi generasi muda untuk memperkuat perekonomian melalui koperasi.

Joao menjelaskan bahwa koperasi modern harus dikelola secara digital melalui marketplace dan platform e-commerce untuk memperluas akses pasar bagi produk masyarakat desa, pelaku UMKM, dan generasi muda. "Koperasi Merah Putih akan menjadi patron bagi generasi muda untuk membangun ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045," ungkap Joao.

Dalam Rakernas AMKI, juga dibentuk lima satuan tugas yang fokus pada sosialisasi gerakan koperasi, pengembangan kapasitas pengelola, percepatan akses permodalan, pengembangan usaha, serta transformasi digital koperasi. Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, menegaskan peran strategis koperasi dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemenuhan kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Destry menambahkan, tahun 2026 ditetapkan sebagai Tahun Kualitas, sehingga pemerintah menata SPPG agar memenuhi standar higienitas, keamanan pangan, dan kesehatan lingkungan. "Sejak awal, Program Makan Bergizi Gratis dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Karena itu, peran koperasi, UMKM, pelaku usaha lokal, dan BUMDes menjadi prioritas dalam memenuhi kebutuhan SPPG," ujar Destry.