HKI Keluhkan Hambatan Investasi Kawasan Industri ke Menperin

Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan keluhan terkait lamanya proses birokrasi di tingkat daerah yang menahan realisasi investasi kawasan industri kepada Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam acara Business Forum dan Rakernas XXV HKI di Jakarta, Kamis (30/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Hambatan perizinan di pemerintah daerah tersebut menyebabkan berbagai investasi skala besar, termasuk proyek yang masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), terhenti dan belum bisa dieksekusi di lapangan.

Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana mendesak intervensi langsung dari pemerintah pusat guna mendorong percepatan penerbitan rekomendasi dari pemerintah daerah.

"Jujur aja Pak Menteri, kami butuh semacam penekanan-penekanan juga ke pemerintah daerah. Karena antara pemerintah daerah masih belum banyak sinkron, Pak Menteri. Dan harapan kami dari Kemenperin supaya ada semacam surat supaya betul-betul yang kami sudah lakukan PSN, baik itu KEK, Pak Menteri, supaya ada rekomendasi-rekomendasi dari pemerintah daerah secepatnya bisa dikeluarkan," ujar Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana.

Kondisi regulasi domestik ini dinilai kian tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara yang bergerak lebih agresif dalam menarik modal asing.

"Persaingan antar negara-negara ASEAN, tax holiday itu semakin negara-negara ASEAN memperpanjang tax holiday-nya. Thailand, Vietnam lebih memperpanjang, lebih kejelasannya lebih cepat. Gerakan mereka lebih cepat, Pak Menteri," kata Akhmad Ma'ruf Maulana.

Guna mencari jalan keluar atas persoalan tersebut, pengurus HKI juga telah melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah instansi pemerintah hingga tingkat kementerian terkait.

"Kami bingung ini harus melakukan apa. Kami silaturahmi semua kementerian, walaupun kadang-kadang memuaskan, kadang-kadang tidak memuaskan, tetapi kami terus bergerak. Semalam kami jumpa Pak Luhut, Pak Menteri, kami mengadu juga ke beliau apa hambatan daripada PSN dan KEK yang kok tidak bisa transaksi di lapangan yang sudah teman-teman ajukan," ujar Akhmad Ma'ruf Maulana.

Upaya konsolidasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan pendampingan konkret dari Kementerian Perindustrian dalam mengawal eksekusi proyek di daerah.

"Jadi ini, Pak Menteri, curhatan kami. Harapan kami, Pak Menteri, kami betul-betul dibantu dan dikawal," kata Akhmad Ma'ruf Maulana.