Kemenag dan BGN Perluas Makan Bergizi Gratis di Pesantren

Kementerian Agama bersama Badan Gizi Nasional berupaya memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis di lingkungan pondok pesantren, Rabu (29/7/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Health. Langkah ini diambil karena cakupan program pemenuhan gizi untuk santri masih sangat minim.

Menteri Agama RI Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa santri merupakan salah satu kelompok yang paling membutuhkan perhatian dalam penyaluran bantuan gizi tersebut. Kendati demikian, realisasi di lapangan dinilai masih belum maksimal.

"Pondok pesantren ini kan, boleh dikatakan ini yang paling memerlukan sentuhan. Tapi, ternyata baru 1 persen yang bisa tersentuh dalam pondok pesantren ini," ujar Nasaruddin saat Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat.

Guna mengatasi keterbatasan tersebut, sinergi antara Kementerian Agama, Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga terkait terus ditingkatkan. Kerja sama yang lebih proaktif diharapkan mampu menjangkau pesantren dan madrasah di wilayah-wilayah lain.

"Kita berharap kerja sama Kemenag dengan pondok pesantren, madrasah, dan kelompok-kelompok lainnya insyaallah akan lebih proaktif bersama-sama dengan lembaga-lembaga kita nanti," katanya.

Nasaruddin juga memberikan apresiasi atas perbaikan tata kelola data yang dilakukan oleh pengelola program baru. Akurasi data dinilai menjadi faktor kunci dalam mengurai berbagai hambatan penyaluran.

"Saya memberikan apresiasi kepada pengelola MBG yang baru. Walaupun baru beberapa hari, tetapi kami merasakan adanya perubahan data yang sangat relevan dengan data yang kami miliki dibandingkan sebelumnya. Kalau data kita tepat, saya kira gampang sekali kita mengurai permasalahan," tutur Nasaruddin.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi publik. Pihaknya membuka ruang dialog seluas-luasnya guna membereskan kendala penyaluran di seluruh instrumen negara.

"Persoalan ketiga adalah menyelesaikan persoalan kolaborasi, komunikasi, dan dukungan publik. Kami memastikan bahwa BGN membuka diri untuk berkomunikasi dengan semua pihak, baik pemerintah daerah maupun seluruh instrumen penyelenggaraan negara, agar kita sama-sama membereskan ini semua," jelas Sudaryono.