Tiga Daerah di Jawa Salurkan BLT DBHCHT untuk Buruh dan Petani

Pemerintah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Pemerintah Kota Tegal menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) pada pekan akhir Juli 2026 untuk ribuan buruh tani dan pekerja pabrik tembakau.

Di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, penyaluran BLT DBHCHT 2026 menyasar 2.600 penerima manfaat yang terdiri atas 1.632 buruh pabrik rokok dari 61 perusahaan dan 968 buruh tani tembakau di 30 desa. Setiap penerima memperoleh dana bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk alokasi Juni, Juli, dan Agustus, yang dicairkan sekaligus senilai Rp900 ribu melalui BPRS Bhakti Sumekar.

Kepala Dinsos-P3A Kabupaten Sumenep Abd Rahman Riadi menyampaikan bahwa penetapan data penerima melibatkan lintas instansi. Data buruh tani bersumber dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian secara spesifik, sedangkan data pekerja pabrik disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sumenep.

Syarat penerima bantuan di Sumenep mencakup kepemilikan KTP setempat, berprofesi sebagai buruh tani atau buruh pabrik rokok, serta bukan anggota ASN, TNI, Polri, PPPK, pensiunan, maupun perangkat desa. Total alokasi anggaran yang disiapkan Pemkab Sumenep mencapai lebih dari Rp2,3 miliar.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan peran vital para pekerja sektor tembakau terhadap roda perekonomian wilayahnya.

"Buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan industri tembakau yang selama ini menjadi salah satu penopang perekonomian daerah," kata Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo.

Achmad Fauzi menambahkan bahwa program perlindungan sosial ini dihadirkan sebagai wujud perhatian pemerintah daerah.

"Para buruh pabrik tembakau dan buruh tani tembakau telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, sehingga bantuan ini bisa meringankan beban kebutuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarganya," ujarnya.

Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan mekanisme distribusi secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi.

"Kami berkomitmen memastikan setiap program yang didanai DBHCHT benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat, baik di bidang kesejahteraan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi," tegasnya.

Bupati juga mengimbau agar dana tunai tersebut dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pendidikan.

"Kami ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat demi upaya bersama mewujudkan masyarakat Sumenep yang semakin sejahtera, mandiri, dan berdaya saing," pungkas Bupati.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menambah alokasi anggaran BLT DBHCHT sebesar Rp1,7 miliar dalam APBD Perubahan untuk memperluas jangkauan penerima kepada 2.500 petani tembakau dengan nominal bantuan sekitar Rp600 ribu per orang. Tambahan ini melengkapi anggaran awal sebesar Rp5 miliar yang difokuskan bagi 8.000 buruh pabrik rokok, meskipun secara keseluruhan total anggaran mengalami penurunan dibanding alokasi tahun 2025 yang mencapai Rp15 miliar untuk 23 ribu penerima.

Kepala Dinas Sosial Pamekasan Herman Hidayat Santoso memberikan keterangan terkait penambahan kuota tersebut.

"Sekitar nambah 2.500 penerima. Ini khusus petani tembakau," ujarnya.

Herman mengonfirmasi bahwa penambahan dana dialokasikan melalui mekanisme anggaran daerah terbaru.

"Tambahannya itu masuk dalam APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) perubahan," tegasnya.

Di Jawa Tengah, Pemerintah Kota Tegal menyerahkan BLT DBHCHT sebesar Rp600 ribu per orang (Rp300 ribu per bulan selama dua bulan) kepada 197 buruh pabrik rokok PT Tegal Jaya Makmur Sejahtera dengan total dana Rp118,2 juta. Selain itu, Pemkot Tegal menyalurkan bantuan uang pas jalan bagi 126 siswa tidak mampu dengan rincian 96 siswa SLB, 9 siswa SD/MI, 19 siswa SMP/MTs, 1 siswa SMA/SMK, dan 1 siswa PKBM senilai Rp140 ribu per bulan.

Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Dinar Marnoto menjelaskan sasaran utama penyaluran bantuan operasional pendidikan tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memiliki kesempatan yang sama untuk bersekolah. Bantuan ini adalah bentuk perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda," ujarnya.

Dinar menambahkan rincian total pagu kegiatan akses layanan pendidikan dan kesehatan daerah.

"Sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci agar program ini berjalan optimal," kata Dinar.

Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menekankan bahwa bantuan tunai dan dana transportasi siswa merupakan komitmen nyata pemerintah hadir di tengah warga.

"Bantuan ini bukan sekadar materi, tetapi juga semangat untuk membangkitkan harapan. Pemerintah Kota Tegal berkomitmen agar anak-anak tetap bersekolah tanpa terhalang biaya, karena pendidikan adalah investasi terpenting bagi masa depan bangsa," tegasnya.

Dedy Yon menginstruksikan agar proses distribusi berjalan tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang disalurkan benar-benar sampai kepada mereka yang berhak. Dengan begitu, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Wali Kota.

Wali Kota Tegal turut memberikan dorongan moral kepada anak-anak penerima manfaat.

"Saya berharap melalui program ini, anak-anak kita semakin termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Jangan sampai kendala ekonomi menghalangi langkah mereka. Kita harus memberikan dukungan penuh agar mereka dapat meraih masa depan yang gemilang," ucapnya.

Dedy Yon menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya pendampingan dari lingkungan sekitar.

"Anak-anak harus merasa didampingi dan diberdayakan. Energi positif ini akan menjadi dorongan bagi mereka untuk terus berjuang," katanya.