MPR Dorong Diversifikasi Geopolitik Antisipasi Konflik AS Iran

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendesak pemerintah Indonesia segera menerapkan kebijakan diversifikasi risiko geopolitik guna mengatasi guncangan ekonomi akibat konflik Amerika Serikat dan Iran di Selat Hormuz, Rabu (29/7/2026).

Seperti dilansir dari Detikcom, ketegangan yang bereskalasi sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 tersebut telah mengganggu jalur distribusi yang mengalirkan sekitar seperlima pasokan minyak dan gas dunia. Kondisi ini memicu lonjakan harga minyak dunia hingga 25 persen sampai 30 persen di atas asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel.

Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya langkah nyata untuk meredam ketidakpastian global yang berdampak langsung pada beban keuangan negara.

"Ketidakpastian akibat konflik yang melibatkan penutupan Selat Hormuz mengharuskan Indonesia melakukan diversifikasi risiko geopolitiknya secara substantif," kata Lestari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Anggota Komisi X DPR RI tersebut menambahkan bahwa setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel menambah beban APBN sekitar Rp6,8 triliun, sedangkan pelemahan rupiah Rp100 per dolar menambah beban Rp800 miliar. Ia mendorong pemanfaatan politik bebas aktif serta tindakan antisipatif pemangku kepentingan untuk melindungi masyarakat.

Pengamat Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad menilai eskalasi militer yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika tawar-menawar dalam negosiasi.

"Apakah kondisi ini menandakan perundingan menghadapi jalan buntu? Cara kita memahami perang sangat penting dalam memperkirakan akhir dari proses perundingan," ujar Shofwan.

Menurut Shofwan, aksi saling serang tersebut tidak serta-merta menunjukkan proses diplomasi telah berhenti sepenuhnya.

"Saya menilai perundingan AS-Iran belum buntu karena berdialognya tidak di atas meja, dalam bentuk saling serang itu," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Fisipol UGM Siti Mutiah Setiawati menyoroti posisi diplomasi Indonesia yang dinilai kurang netral oleh sejumlah pihak. Menurut Siti, konflik ini merupakan agresi AS atas kedaulatan Iran dan skema nota kesepahaman (MoU) yang ada memiliki tingkat komitmen yang rendah dibanding perjanjian formal.

Pengamat Ekonomi Energi Fahmy Radhi menjelaskan bahwa meskipun produksi minyak nasional masih mencapai 600 ribu barel per hari, dampak ikutan dari krisis energi global tetap mengintai perekonomian domestik.

"Pemerintah harus benar-benar fokus dalam mengatasi sejumlah dampak tersebut," ujar Fahmy.

Dari sudut pandang makroekonomi, Direktur CORE Indonesia Mohammad Faisal memperingatkan potensi lonjakan anggaran subsidi BBM yang bisa menembus lebih dari Rp300 triliun akibat kenaikan harga minyak.

"Tanpa realokasi, refocusing, dan tambahan penerimaan negara, defisit APBN akan melampaui batas 3% dari PDB," ujar Faisal.

Wartawan senior Saur Hutabarat mencatat adanya ketahanan domestik terhadap tekanan ekonomi, salah satunya ditandai dengan lonjakan penjualan kendaraan listrik sebesar 80,8 persen pada periode Juli 2026 sehingga menguasai pangsa pasar 18,3 persen.

"Tanda lainnya, terkait mundurnya Gubernur BI yang tidak berpengaruh apa-apa, dengan kata lain sepertinya kita mulai belajar ndableg, masa bodoh apa pun yang terjadi," pungkas Saur.