Prabowo Soroti Keterbatasan Anggaran di Tengah Penyesuaian Tukin TNI

Keterbatasan kemampuan fiskal negara menjadi alasan utama belum mampunya pemerintah menaikkan gaji tenaga pendidik dalam waktu dekat. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto di hadapan publik dan insan pendidikan usai merilis aturan penyesuaian tunjangan kinerja sektor pertahanan.

Sorotan publik mengemuka setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 42 dan 43 Tahun 2026 yang menaikkan tunjangan kinerja prajurit TNI serta pegawai Kementerian Pertahanan. Kebijakan ini menggantikan regulasi lama Perpres Nomor 102/2018 dan Perpres Nomor 104/2018 guna menyesuaikan perkembangan reformasi birokrasi.

Melalui aturan baru ini, tunjangan kinerja Kepala Staf Angkatan naik menjadi Rp48,61 juta per bulan dari sebelumnya Rp37,81 juta. Sementara itu, tunjangan kinerja Kepala Staf Umum TNI disesuaikan menjadi Rp44,87 juta per bulan dari posisi sebelumnya sebesar Rp34,90 juta.

Di sisi lain, kondisi finansial guru ASN golongan III/a hingga IV/e saat ini menerima gaji pokok sebesar Rp2,78 juta hingga Rp6,37 juta per bulan. Untuk guru PPPK golongan IX hingga XVII, gaji pokok tercatat berada pada rentang Rp3,20 juta hingga Rp7,32 juta per bulan.

Pemerintah juga mengalokasikan Tunjangan Profesi Guru sebesar satu kali gaji pokok per triwulan bagi pemilik sertifikat pendidik, tunjangan khusus daerah 3T sebesar satu kali gaji pokok, serta Tambahan Penghasilan Rp250.000 per bulan bagi guru non-sertifikasi, di luar Tunjangan Kinerja Daerah yang bergantung pada APBD.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa skema alokasi anggaran nasional harus memperhitungkan skala prioritas pembangunan yang realistis.

"Saya ingin naikkan gaji guru, saya ingin. Tapi uangnya dari mana? Kita harus realistis, anggaran kita terbatas dan ada banyak prioritas pembangunan nasional yang harus diselesaikan," ujar Prabowo.

Perbandingan alokasi fiskal ini memperlihatkan fokus apresiasi pada pertahanan sebagai kedaulatan negara, berhadapan dengan kebutuhan anggaran yang lebih masif untuk peningkatan kesejahteraan ribuan tenaga pendidik secara jangka panjang.