Bupati Pemalang Terjaring OTT KPK, Golkar Tegaskan Komitmen Lawan Korupsi

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama 20 orang lainnya, di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo, kata juru bicara KPK Budi Prasetyo, Rabu (29/7/2026) dilansir dari Detikcom.

Dalam OTT itu, lima orang diamankan di Jakarta, termasuk Bupati Pemalang yang kini menjalani pemeriksaan intensif di gedung Merah Putih KPK. Sementara 15 orang diamankan di Pemalang dan satu di Purworejo.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring OTT tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan keprihatinannya atas maraknya kepala daerah yang terjerat OTT.

"Saya semakin terheran-heran ya, kenapa hampir setiap minggu ada saja kepala daerah yang terjerat OTT. Apa mereka para kepala daerah sudah tidak paham lagi membedakan mana tindakan korupsi mana yang tidak ya?" ujar Doli kepada wartawan.

Dia juga mempertanyakan kemungkinan adanya pihak tertentu yang sengaja menjadikan penangkapan kepala daerah sebagai tontonan publik.

"Atau memang ada skenario, yang entah dari siapa dan motifnya apa, untuk menampilkan parade korupsi dan tontonan 'show up' penangkapan para Kepala Daerah. Saya juga lama-lama kehabisan komentar dengan fenomena ini," tambahnya.

Meski begitu, Doli menegaskan Golkar berkomitmen mendukung pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, termasuk terhadap kader atau yang pernah diusung Golkar bila terbukti melakukan korupsi.

"Namun yang jelas, sebagai sebuah partai politik, tentu Golkar mempunyai komitmen terhadap setiap upaya apapun dalam rangka pemberantasan korupsi, dan tidak ada tebang pilih. Sekalipun Kepala Daerah yang diduga melakukan itu adalah kader Golkar atau yang pernah diusung oleh Partai Golkar, apabila memang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kami menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku," ujar Doli.

Dia menambahkan, Golkar juga terus berupaya melakukan pembinaan kader agar mengutamakan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Sembari kami tetap terus berupaya melakukan pembinaan terhadap seluruh kader agar lebih mengedepankan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," tutupnya.