Pemerintah Siapkan Teknologi Medis Canggih untuk Kurangi Pengobatan ke Luar Negeri

Belanja kesehatan nasional meningkat dari Rp 613 triliun pada 2023 menjadi Rp 630 triliun pada 2024, dan diperkirakan mencapai Rp 660 triliun pada 2025, namun pengobatan ke luar negeri masih tinggi, dilansir dari Detik Health. Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, Lucia Rizka Andalusia, menegaskan perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan terutama teknologi agar menarik minat masyarakat. "Orang pasti akan tertarik berobat di Indonesia kalau pelayanan kesehatan di Indonesia setara dengan negara-negara tetangga yang menjadi tujuan wisata kesehatan," ujar Rizka usai diskusi Novo Holdings, Selasa (29/7/2026).

Pemerintah berencana melengkapi 66 kabupaten/kota yang belum memiliki rumah sakit tipe C dengan fasilitas rumah sakit madya dan menyiapkan rumah sakit paripurna atau tipe A sebagai rujukan dengan teknologi mutakhir.

Rumah sakit tipe A akan fokus menangani penyakit kanker, jantung, stroke, dan gangguan saraf yang selama ini menjadi alasan warga berobat ke luar negeri. "Di rumah sakit paripurna kita lengkapi dengan cutting edge technology, termasuk robotik, genomik, kemudian AI," kata Rizka.

Kemenkes juga merencanakan layanan terapi proton di Indonesia agar pasien tidak perlu ke luar negeri. "Supaya nanti orang Indonesia yang membutuhkan proton therapy tidak perlu lagi ke luar negeri, cukup di Indonesia," tambahnya.

Selain pengembangan teknologi, Kemenkes membuka peluang investasi dengan mempermudah regulasi fasilitas kesehatan, alat kesehatan, dan obat-obatan untuk menarik investor. "Kami memfasilitasi dengan kebijakan dan regulasi supaya investasi di bidang kesehatan lebih mudah. Tugas Kementerian Kesehatan memang mengakselerasi itu," ujar Lucia. Pemerintah juga mendorong kerja sama joint venture dan transfer teknologi untuk produksi alat kesehatan berteknologi tinggi dan obat bioteknologi dalam negeri agar memperkuat industri kesehatan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.