Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerja Sama Tata Kelola Publik

Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Kamboja menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur negara serta reformasi birokrasi guna memperkuat hubungan bilateral kedua negara yang telah terjalin selama 67 tahun, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, pada Selasa (28/7/2026), yang dipimpin oleh Menteri PANRB Rini Widyantini dan Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Kamboja, HE Hun Many. "Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara," kata Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Rini turut memaparkan peran strategis Kementerian PANRB dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), termasuk keberadaan 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta pengembangan layanan omnikanal.

Peluang kolaborasi yang dirancang mencakup program pertukaran pegawai, berbagi praktik terbaik, penguatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan administrasi pemerintahan, hingga riset dan pelatihan bersama. "Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara," kata Menteri Rini.

Sementara itu, perwakilan Kerajaan Kamboja menjelaskan agenda modernisasi administrasi publik di negaranya yang dipandu oleh Strategi Pentagon untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah, standar rekrutmen aparatur, serta pemanfaatan teknologi registrasi. Hun Many menilai kolaborasi ini berpotensi mencakup pertukaran praktik terbaik dalam pelayanan publik khususnya sektor pendidikan dan kesehatan, riset administrasi publik, hingga program evaluasi bagi aparatur sipil.

Sebagai langkah konkret, kedua pihak meresmikan penandatanganan dokumen Joint Statement (JS) yang memuat kesepakatan untuk menjajaki kolaborasi strategis di bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja dan kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.