KBRI Tokyo Imbau WNI Waspada Gempa M 7,1 di Kumamoto
Warga Negara Indonesia (WNI) di Pulau Kyushu diminta meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi arahan evakuasi dari pemerintah lokal menyusul gempa bumi bermagnitudo 7,1 yang mengguncang Kumamoto, Jepang, pada Selasa, 28 Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Himbauan resmi tersebut dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di Jepang melalui pernyataan tertulis guna memastikan keselamatan seluruh warga negara yang berada di sekitar kawasan terdampak bencana. "Perwakilan RI di Jepang menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya gempa bumi di wilayah Kumamoto dan sekitarnya pada tanggal 28 Juli 2026," kata KBRI Tokyo melalui akun Instagram resminya.
Seluruh masyarakat Indonesia yang berdomisili di wilayah tersebut diimbau agar tidak panik serta senantiasa memilah informasi dari saluran resmi.
"Selalu mengutamakan keselamatan diri dan keluarga, dan hanya menyebarkan informasi yang berasal dari sumber resmi," kata KBRI Tokyo. Masyarakat diminta untuk memantau pembaruan kondisi secara berkala melalui Japan Meteorological Agency (JMA) maupun otoritas setempat.
"Terus memantau informasi resmi mengenai perkembangan situasi melalui Japan Meteorological Agency (JMA), Pemerintah Jepang, serta media nasional/resmi lainnya. Mengikuti arahan dan instruksi dari otoritas setempat terkait langkah-langkah evakuasi maupun tindakan keselamatan lainnya," kata KBRI Tokyo. Selain potensi bahaya lain, antisipasi terhadap ancaman guncangan susulan juga menjadi poin penting yang ditekankan oleh perwakilan diplomatik Indonesia.
Pihak KBRI turut mengimbau para WNI untuk menjaga daya baterai telepon seluler agar sarana komunikasi darurat tetap terhubung setiap saat. "Menginformasikan kondisi diri kepada keluarga di Indonesia agar tidak menimbulkan kekhawatiran yang tidak perlu. Saling membantu dan berkoordinasi dengan sesama WNI di lingkungan sekitar, dan juga rekan kerja WN Jepang dan asing lainnya," kata KBRI Tokyo. Saat ini KBRI Tokyo terus menjalin koordinasi intensif bersama KJRI Osaka, pemerintah setempat, serta jaringan komunikasi WNI di wilayah terdampak guna memantau perkembangan kondisi di lapangan.