DPRD DKI Minta Anggaran Beasiswa LPDP 2027 Rp 99 M Miliar Dipangkas

Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan pengalihan separuh alokasi anggaran program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta sebesar Rp 99,9 miliar untuk membiayai Program Sekolah Swasta Gratis dan perbaikan fasilitas Sekolah Luar Biasa (SLB).

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi E DPRD DKI bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin, 27 Juli 2026. Dewan menilai penanganan masalah pendidikan dasar di ibu kota perlu diprioritaskan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sebelumnya merancang anggaran sebesar Rp 99,9 miliar pada APBD 2027 untuk membiayai program beasiswa LPDP daerah. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan program hasil kerja sama dengan LPDP pusat ini baru pertama kali dijalankan.

"Yang LPDP ini sudah masuk pada anggaran dengan skema beasiswa. Jadi untuk LPDP ini untuk S2 dan S3 di luar negeri. Anggarannya sudah dirancang, ini ada Rp 99,9 sekian miliar yang diproyeksikan itu diterima untuk 100 orang penerima, tergantung nanti seleksi," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana dalam rapat bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).

Dinas Pendidikan memproyeksikan beasiswa luar negeri tersebut akan dialokasikan untuk 70 mahasiswa jenjang magister (S2) serta 30 mahasiswa jenjang doktor (S3).

"Kami terus berkoordinasi dengan LPDP pusat untuk proses pelaksanaannya karena memang ini baru pertama. Jadi diproyeksikan nanti untuk S2 70 penerima dan S3 30 penerima," ujarnya.

Program studi dan sasaran negara studi bakal disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan serta pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Berdasarkan kajian dan rancangan koordinasi dengan LPDP pusat, memang ada 11 negara yang nanti program studinya mengikuti yang dibutuhkan DKI Jakarta. Itu bagian dari prioritas," ucap Nahdiana.

Ia menambahkan bahwa skema teknis pelaksanaan masih terus dimatangkan bersama instansi terkait.

"Ini masih terus kami berkoordinasi dengan OPD terkait dan LPDP pusat. Jadi anggarannya sudah ada di rancangan 2027," pungkasnya.

Sebanyak 11 negara yang menjadi tujuan studi mencakup Amerika Serikat, Australia, Belanda, Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Prancis, Singapura, China, dan Rusia. Beasiswa ini disiapkan bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta dan difungsikan sebagai keberlanjutan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan hasil kalkulasi bersama LPDP pusat menunjukkan biaya per mahasiswa mencapai Rp 2 miliar. Hal ini membuat kuota penerima diperkirakan menyusut menjadi 50 hingga 75 orang.

"Memang untuk 50 orang, bukan 100. Rp 100 miliar itu anggarannya. Berdasarkan hasil diskusi dengan LPDP Pusat, satu anak itu kebutuhannya kurang lebih Rp 2 miliar sebenarnya," kata Pramono di Gedung Balai Kota Jakarta, Senin (27/7/2026).

Pramono menjelaskan penyesuaian kuota dilakukan karena Pemprov DKI juga harus membagi alokasi dana untuk pembenahan infrastruktur sekolah dasar yang rusak.

"Salah satu prioritas untuk renovasi, revitalisasi SD-SD yang terjadi, yang kemarin karena ada pemotongan DBH. Awalnya cuma tujuh, kemudian saya sudah memutuskan tambah empat sehingga menjadi 11. Termasuk SD Negeri 09 Kebayoran Lama," kata Pramono.

Penyesuaian kuota tersebut sejalan dengan pandangan legislatif. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta M. Subki menilai skema pembiayaan LPDP daerah perlu dibagi rata untuk menunjang kebutuhan pendidikan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.

"Bisa 50-50 lah. LPDP boleh silakan dilanjutkan, tapi porsinya dikurangi," kata Subki saat dikonfirmasi, Selasa (28/7/2026).

Subki berpendapat bahwa program LPDP belum menyentuh persoalan mendasar di level pendidikan bawah secara menyeluruh.

"Jadi untuk LPDP separuh, untuk sekolah swasta gratis dan SLB separuh," ujarnya.

Meskipun mendorong efisiensi, Subki menegaskan dewan tidak menolak keberadaan beasiswa luar negeri tersebut.

"Kita ingin memproyeksikan mereka sekolah di luar negeri dengan jurusan yang diperlukan DKI Jakarta," katanya.

Ia menyoroti pentingnya perluasan Program Sekolah Swasta Gratis yang pada 2026 ditargetkan mencakup 103 sekolah.

"Kita ingin adanya penambahan sekolah swasta gratis dari yang kemarin 103. Supaya progres sekolah gratis ini semakin banyak," ucap Subki.

Subki juga menekankan perlunya peningkatan fasilitas bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Jakarta.

"Anak-anak kita yang istimewa harus mendapatkan layanan yang cukup. Paling tidak progresnya ada," tuturnya.

Kritik senada disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Astrid Khairunisha yang menilai persoalan anak putus sekolah di Jakarta masih membutuhkan penanganan serius.

“Bapak, ibu, anggaran Rp 100 miliar itu banyak sekali. Kenapa tidak dialokasikan ke yang membutuhkan? Ingat, di Jakarta itu anak yang putus sekolah masih banyak, sekolah swasta gratis juga masih kurang," ujar Astrid.

Selain masalah sekolah gratis dan perbaikan gedung rusak seperti kasus penanganan SDN 09 Kebayoran Lama Selatan, Sekretaris Komisi E Justin Adrian menyarankan agar program beasiswa berfokus pada sektor strategis yang minim akses seperti pendidikan kedokteran.