Wamendagri Minta Koordinasi Penegakan Hukum Pada Sayembara Lawan Begal Jawa Barat

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam menanggapi sayembara berburu begal yang digelar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Menurut Bima Arya, koordinasi tersebut menjadi kunci agar langkah penegakan hukum berjalan maksimal dan memastikan keamanan masyarakat di lapangan.

"Ya, saya kira teman-teman kepala daerah harus memastikan bahwa semua berjalan dalam koridor hukum, memastikan bahwa sistem itu bekerja dan melakukan koordinasi antara pemerintah daerah dengan aparat. Itu yang paling pokok, yang maksimal begitu ya," ujar Bima Arya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (27/7/2026).

Bima Arya menghormati inisiatif dari Dedi Mulyadi namun menegaskan bahwa patroli aparat tetap menjadi faktor utama dalam menjaga keamanan.

"Makanya kan nomor satu itu tetap koordinasi bersama APH dan jajaran yang ada di pemda seperti Pol PP, Kesbang, dan lain-lain begitu. Jadi kalaupun ada inovasi-inovasi lain itu tidak berarti melemahkan penegakan hukum," tambahnya.

Lebih lanjut, Bima mengungkapkan bahwa kehadiran aparat di lapangan melalui patroli memberikan kesan bahwa pemerintah benar-benar hadir menjaga keamanan.

"Dan menurut saya patroli itu kunci. Patroli itu memberikan kesan bahwa pemerintah dan aparat itu hadir di lapangan. Jadi jangan langsung melompat menurut saya ke inovasi-inovasi yang lain," tutup Bima.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil melumpuhkan pelaku kejahatan jalanan seperti maling, copet, dan jambret, lalu menyerahkan pelaku ke polisi dalam keadaan hidup.

"Saya memberikan sayembara untuk seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jambret. Kami siapkan hadiah dari Rp5 juta sampai Rp50 juta, yang mampu melumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup," kata Dedi Mulyadi seperti dilansir dari Detikcom, Kamis (23/7).