Pemkab Melawi Investigasi Akses Ilegal Videotron Berisi Pornografi

Pemerintah Kabupaten Melawi menginvestigasi dugaan peretasan sistem videotron milik pemerintah daerah di area Bundaran Nanga Pinoh, Kalimantan Barat, setelah tayangan konten pornografi muncul pada Senin (27/7) pukul 13.04 WIB, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Tayangan tidak senonoh tersebut sempat terekam oleh warga hingga viral di berbagai media sosial. Menanggapi insiden itu, pihak pemerintah daerah segera mengambil tindakan darurat untuk menghentikan operasional layar informasi digital tersebut.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Joko Wahyono, memaparkan permohonan maaf serta penjelasan resmi terkait insiden tersebut.

"Pemerintah Kabupaten Melawi melalui Plh. Sekretaris Daerah menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi atas munculnya tayangan yang tidak pantas di videotron. Tayangan tersebut sama sekali bukan merupakan materi publikasi yang direncanakan, diproduksi maupun disetujui oleh Pemerintah Daerah," kata Pemkab Melawi melalui keterangan di laman resminya, Selasa (28/7/2026).

Joko mengungkapkan adanya petunjuk awal mengenai akses tanpa izin yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap sistem kontrol server videotron.

"Berdasarkan penelusuran awal, terdapat indikasi bahwa akun atau sistem pengelolaan videotron telah diakses secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menyebabkan munculnya tayangan yang tidak sesuai dengan norma, etika serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh Pemerintah Daerah," ujar Joko.

Pemerintah daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika langsung mematikan perangkat dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus peretasan ini.

"Beberapa saat setelah mengetahui kejadian tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika langsung mengambil langkah cepat dengan menghentikan penayangan, mengamankan akses pengelolaan videotron, melakukan pemeriksaan terhadap sistem serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penelusuran dan investigasi lebih lanjut," tambahnya.

Peningkatan benteng pertahanan siber terus difokuskan agar insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

"Selain itu, upaya penguatan keamanan sistem juga terus dilakukan guna mencegah terulangnya kejadian serupa di kemudian hari. Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memberikan layanan informasi publik yang aman, berkualitas dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap bentuk penyalahgunaan sistem informasi yang mengganggu pelayanan kepada masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucapnya.

Masyarakat juga diminta untuk bekerja sama dengan tidak ikut menyebarkan rekaman video atau tangkapan layar dari insiden tersebut.

"Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak turut menyebarluaskan rekaman maupun tangkapan layar dari tayangan tersebut serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Masyarakat diharapkan menunggu informasi resmi yang akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi Pemerintah Daerah," kata dia.

Sebagai langkah penutup, Pemkab Melawi menegaskan komitmennya untuk mengevaluasi seluruh sistem operasional media publikasi luar ruang milik daerah.

"Sekali lagi, Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat insiden ini. Kami akan terus melakukan evaluasi dan penguatan sistem keamanan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik," imbuhnya.