Komisi IX DPR Minta BGN Redesain Tata Kelola Program MBG

Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan redesain tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah berhentinya operasi 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pemecatan 261 pegawai, seperti dilansir dari Detikcom, Selasa (28/7/2026). Kepala BGN Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menutup ratusan dapur yang melanggar standar prosedur operasional dan memutus hubungan kerja ratusan pegawai non-ASN guna membenahi kelayakan operasional serta akuntabilitas lembaga. Penghentian operasional dapur pelayanan gizi dilakukan lantaran penyedia tidak mampu memenuhi standar kebersihan dan kualitas keamanan pangan yang ditetapkan.

"Intinya dapur yang beroperasi kemudian dia tidak meet terhadap standar yang kita tentukan dan itu kemudian kita hentikan, karena taruhannya nyawa," kata Kepala BGN Sudaryono dalam jumpa pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Ia merinci sebaran lokasi fasilitas penyiapan makanan yang dijatuhi sanksi suspensi permanen tersebut. "Kami telah menemukan ada 833 dapur yang kami suspend per hari ini, yang terdiri dari 98 di wilayah satu wilayah Sumatera, 311 di wilayah Jawa dan Madura, dan wilayah tiga (sebanyak) 424," rincinya.

Selain penutupan fasilitas, penataan internal dilakukan melalui tindakan disiplin pemecatan terhadap ratusan personel non-ASN dan tenaga ahli. "Kami berikan sanksi dan hari ini kami beri pengumuman bahwa, per hari ini kami telah memberhentikan 261 pegawai non-ASN yang terdiri dari 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli," ujar Sudaryono.

Langkah pembenahan internal BGN ini mendapat tanggapan positif dari pihak legislatif yang menilai tindakan pengetatan memang sudah sepatutnya dilakukan. "Kami tentu mengapresiasi langkah cepat Kepala BGN yang baru untuk melakukan pembenahan internal, baik melalui pemberhentian pegawai maupun pengetatan tata kelola," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Selasa (28/7/2026). Namun, ia menegaskan penutupan fasilitas bermasalah seharusnya disaring sejak tahap awal perizinan sebelum beroperasi.

"Terkait penutupan permanen 833 SPPG yang melanggar SOP, saya tidak melihat itu sebagai sebuah terobosan. Itu adalah kewajiban yang memang seharusnya dilakukan sejak awal. SPPG yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan kelayakan operasional tidak boleh diizinkan beroperasi sejak hari pertama," ucap dia.

Politisi tersebut juga menyoroti temuan fasilitas yang beroperasi tanpa mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). "Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan sekadar pengawasan, melainkan desain dan tata kelola program sejak awal yang memang bermasalah," ujar dia. Ia menekankan pentingnya verifikasi ketat agar penyedia layanan yang tidak memenuhi syarat tidak melayani masyarakat.

"Karena itu, yang dibutuhkan bukan hanya menutup dapur setelah terjadi pelanggaran atau bahkan setelah muncul korban, tetapi memastikan proses verifikasi dan perizinan di awal dilakukan secara ketat sehingga dapur yang tidak memenuhi standar tidak pernah beroperasi," lanjutnya.

Terkait pemutusan hubungan kerja ratusan staf BGN, Charles meminta agar tindakan tersebut benar-benar merefleksikan pembersihan lembaga. "Masyarakat tentu berharap ini bukan sekadar gimik, melainkan komitmen nyata untuk membersihkan BGN dari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang," tegas dia.

Ia menyinggung penanganan kasus hukum yang melibatkan jajaran pimpinan lembaga terdahulu agar dievaluasi secara menyeluruh. "Sangat sulit membayangkan praktik seperti itu dilakukan oleh segelintir orang tanpa melibatkan pihak lain di internal lembaga. Karena itu, proses evaluasi dan penindakan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Ketua DPP PDIP tersebut meminta pembenahan di BGN membawa perbaikan sistemik jangka panjang. "Tetapi benar-benar menjadi momentum untuk melakukan redesain total tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih aman, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat," sambung dia.