Menko Pangan Zulhas Ajak Mahasiswa BEM SI Kawal Kebijakan Pemerintah

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak para mahasiswa untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah melalui wadah dialog terbuka. Seperti dilansir dari Detikcom, dorongan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Nasional Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin, 27 Juli 2026.

Kehadiran Menko Pangan di hadapan 178 perwakilan BEM SI tersebut menjadi momentum untuk menegaskan bahwa ruang diskusi merupakan bagian inti dari proses demokrasi yang sehat. Pemerintah, menurut dia, wajib memfasilitasi pertukaran gagasan serta menjawab kritik secara transparan.

"Sekarang kita dialog saja. Waktu kita satu jam. Kritik boleh, protes boleh," kata Zulkifli Hasan.

Ia menekankan bahwa penyampaian aspirasi tidak boleh berhenti pada aksi di jalanan, melainkan harus diteruskan dalam ruang-ruang diskusi formal demi mematangkan solusi.

"Demokrasi tidak berhenti di jalan, tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog. Demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Setelah aspirasi disampaikan, pemerintah berkewajiban membuka ruang diskusi. Mahasiswa berhak mempertanyakan seluruh kebijakan pemerintah, dan menjadi tugas kami menjelaskan secara terbuka," ujar Zulkifli Hasan.

Forum dialog tersebut diwarnai dengan pembahasan sejumlah persoalan strategis. Para mahasiswa melontarkan pertanyaan terkait implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, tata kelola sektor pangan, kesejahteraan petani dan nelayan, hingga arah pembangunan nasional.

Menjawab hal itu, Menko Pangan memaparkan tantangan global abad ke-21 yang berfokus pada pemenuhan gizi. Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB edisi Juli 2026 mencatat satu dari tiga penduduk dunia masih mengalami hambatan akses gizi, sehingga penguatan sektor pangan domestik menjadi sangat krusial.

Di tingkat nasional, pemerintah memperkuat Program Makan Bergizi Gratis untuk menunjang kualitas sumber daya manusia. Data APBN KiTa edisi Juni 2026 mencatat realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp88,15 triliun hingga Mei 2026, yang telah menjangkau 63,13 juta penerima manfaat lewat 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di berbagai wilayah.

Selain itu, skema Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menargetkan pembentukan lebih dari 80 ribu unit koperasi sebagai pusat distribusi, pembiayaan, hingga pemasaran produk warga desa. Pada sektor kelautan, pemerintah mempercepat pembentukan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir 2026.

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat Indonesia memiliki 84.276 desa, dengan 12.968 desa pesisir dan 2.910 desa nelayan. Jumlah nelayan tercatat sebanyak 3.228.209 orang, sementara Nilai Tukar Nelayan tahun 2025 berada pada level 103,9 dengan rerata lima tahunan sebesar 104,4.

Pemerintah menilai keberpihakan negara mutlak diperlukan agar kelompok rentan seperti petani dan nelayan mendapatkan kepastian permodalan, teknologi, serta akses pasar di tengah persaingan ekonomi.

"Tidak mungkin petani dan nelayan mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara. Karena itu pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik terhadap permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan ekonomi seperti Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih," kata Zulkifli Hasan.

Penataan tata kelola pangan nasional juga diarahkan untuk menjaga kedaulatan bangsa serta memastikan petani kecil tetap memiliki ruang tumbuh secara berkelanjutan.

"Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Tidak ada negara lain yang lebih ingin Indonesia maju selain rakyat Indonesia sendiri. Karena itu mari kita kawal negeri ini bersama-sama. Kritik tetap diperlukan, tetapi dialog dan gotong royong adalah jalan agar kritik itu benar-benar melahirkan perubahan," kata Zulkifli Hasan.