Keluarga Korban 911 Desak Wali Kota New York Dilarang Hadir Peringatan

Sejumlah keluarga korban serangan teror 11 September 2001 menggalang petisi daring untuk mendesak pengelenggara melarang Wali Kota New York City Zohran Mamdani menghadiri upacara peringatan ke-25 di Lower Manhattan. Petisi di platform Change.org tersebut telah mengumpulkan puluhan ribu tanda tangan hingga Senin, 27 Juli 2026, karena menilai rekam jejak publik sang wali kota bertentangan dengan nilai-nilai peringatan tersebut.

Aksi penolakan ini digagas oleh Giovanni Galante, yang kehilangan istrinya di menara utara World Trade Center, bersama seorang janda korban lainnya. Mereka menyampaikan kekhawatiran atas sikap dan asosiasi politik Mamdani, termasuk keengganannya mengecam secara tegas slogan-slogan ekstremis serta hubungannya dengan tokoh-tokoh yang dinilai berseberangan dengan institusi Amerika Serikat.

Gelombang protes ini juga menyoroti riwayat kampanye Mamdani di masjid At-Taqwa yang dipimpin ulama Siraj Wahhaj, serta pandangan tulisan ayahnya, Mahmood Mamdani, mengenai kekerasan politik. Pihak keluarga menilai kehadiran pejabat dengan rekam jejak tersebut dapat merusak kekhusyukan hari berduka nasional.

Inisiator petisi mengutarakan alasan utama di balik penolakan kehadiran sang pimpinan daerah pada acara kenegaraan tersebut.

"Kekhawatiran telah diajukan mengenai posisi publik, asosiasi, dan tanggapan Mr. Mamdani terhadap retorika yang dipersepsikan banyak orang sebagai hal yang memusuhi nilai-nilai bersama ini," tulis keluarga korban dalam petisi Change.org yang dikutip Fox News.

Pihak keluarga menegaskan bahwa peringatan tahunan tersebut memiliki makna spiritual yang sangat mendalam bagi para penyintas.

"Mengingat kekhawatiran ini, kami secara hormat meminta agar penyelenggara mempertimbangkan secara cermat apakah partisipasi Mr. Mamdani akan sejalan dengan tujuan upacara dan harapan dari keluarga-keluarga yang terdampak paling langsung oleh tragedi ini," lanjut dokumen petisi tersebut.

Mereka menekankan bahwa acara peringatan bukan sekadar agenda seremoni pejabat publik belaka.

"Bagi keluarga 9/11, ini bukan sekadar upacara publik—ini adalah hari berduka yang sangat personal. Kehadiran individu-individu yang kata-kata atau asosiasinya dipersepsikan berbenturan dengan tujuan khidmat acara ini berisiko mengurangi fokus tersebut dan menimbulkan rasa sakit tambahan," tegas konsorsium keluarga korban.

Di sisi lain, anggota keluarga korban mempermasalahkan figur politik yang didukung oleh sang wali kota.

"Kami merasa kehadiran Mamdani akan menunjukkan ketidakhormatan kepada anggota keluarga kami karena orang-orang yang dia dukung," kata Giovanni Galante kepada CBS News.

Kehilangan pasangan pada tragedi tersebut membuat salah satu janda korban menginginkan momen peringatan yang tenang.

"Bagi saya sendiri, saya merasa siapa pun yang menghadiri peringatan ke-25 yang sangat krusial bagi kami ini, kami hanya menginginkan sedikit waktu untuk diri kami sendiri, dan kami tidak ingin seseorang yang baru saja menjabat, yang sebenarnya tidak ada di sana saat kejadian, datang begitu saja," kata Monica Iken Murphy, yang kehilangan suaminya di menara selatan.

Aktivis hak-hak korban juga menyuarakan agar wali kota fokus pada tugas pemerintahan terlebih dahulu.

"Sampai dia melakukan sesuatu yang proaktif untuk komunitas 9/11, dia sebaiknya duduk saja di Balai Kota," kata pembela korban 9/11 John Feal.

Meski menuai penolakan keras dari keluarga korban, Wali Kota Zohran Mamdani menegaskan komitmennya untuk tetap menghadiri upacara di lokasi memori tersebut.

"Saya akan dengan bangga menghormati keluarga, para penyintas, dan petugas tanggap darurat pertama yang terdampak selamanya oleh serangan teror mengerikan itu dengan berdiri di samping mereka pada peringatan 9/11 tahun ini—menegaskan kembali bahwa kita tidak akan pernah melupakan hari khidmat yang dirasakan oleh kita semua yang menyebut kota ini sebagai rumah dan, sejujurnya, oleh kita semua yang menyebut negara ini sebagai rumah," ujar Wali Kota New York Zohran Mamdani dalam konferensi pers terpisah dilansir USA Today.

Menanggapi kontroversi tersebut, pihak National September 11 Memorial & Museum menegaskan prinsip independensi dari kepentingan politik praktis.

"Tanggung jawab khidmat dalam memimpin bangsa untuk memperingati 11 September 2001, dan menghormati 2.977 korban yang tewas saat nama-nama mereka dibacakan dengan lantang oleh keluarga mereka. Prioritas kami sepanjang upacara adalah menyediakan lingkungan yang bermartabat dan mendukung bagi para keluarga," kata juru bicara 9/11 Memorial and Museum kepada Fox News Digital.

Penyelenggara memastikan bahwa seluruh pejabat pemerintah yang hadir tidak diberikan panggung untuk berpidato.

"Kami telah bekerja secara sengaja untuk menjaga agar peringatan ini bebas dari politik karena mengingat mereka yang gugur pada 9/11 tidak boleh menjadi isu partisan," ujar juru bicara lembaga tersebut.

Kehadiran para tokoh publik dari berbagai spektrum politik murni bertujuan untuk menyaksikan pembacaan nama korban.

"Pejabat pemerintah dari seluruh spektrum politik, termasuk setiap presiden, gubernur, dan wali kota yang menjabat sejak 9/11, telah menghadiri upacara tersebut murni untuk menjadi saksi—mereka tidak menyampaikan sambutan dan diminta untuk tetap berada di area yang telah ditentukan," pungkas juru bicara museum.

Sikap toleran juga disampaikan oleh perwakilan kelompok penyintas lokal yang melihat partisipasi pejabat sebagai hal umum.

"Kami kehilangan 29 orang di paroki kami di St. Clare's. Begitulah awal saya terlibat.

Saya pikir setiap orang berhak atas pendapat mereka sendiri. Ada wali kota dan gubernur selama 25 tahun terakhir yang benar-benar tidak melakukan apa pun untuk membantu anggota keluarga 9/11. Mereka tidak pernah dilarang.

Maksud saya, Anda tahu, ini adalah masa yang sangat sulit," kata Dennis McKeon, penyelenggara kelompok penyintas 9/11 di Staten Island.

Panitia penggalang petisi berencana membawa aspirasi penolakan ini ke Dewan Kota New York untuk mendapat dukungan resmi sebelum peringatan September mendatang.