Kim Yo Jong Kecam Sikap ASEAN Terkait Denuklirisasi Korut

Adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, Kim Yo Jong, mengecam keras sikap ASEAN yang menyuarakan keprihatinan atas pengembangan senjata nuklir Pyongyang pada forum regional tahunan. Pernyataan mengecam tersebut disampaikan Kim pada Senin (27/7), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kecaman tersebut dilayangkan setelah perhimpunan negara-negara Asia Tenggara mempublikasikan keprihatinan mendalam terkait program nuklir Pyongyang. Dalam forum tersebut, ASEAN menegaskan pentingnya dialog guna mewujudkan perdamaian abadi di Semenanjung Korea yang bebas dari senjata nuklir.

Korea Utara secara konsisten mempertahankan haknya untuk memiliki senjata nuklir serta program rudal balistik meskipun terbentur sanksi Dewan Keamanan PBB. Status sebagai negara pemilik senjata nuklir bahkan telah dimasukkan ke dalam konstitusi negara tersebut sejak tahun 2023.

Merespons pernyataan ASEAN, pejabat kunci komunikasi dan kebijakan luar negeri Korea Utara tersebut menyampaikan kritik tajam melalui media pemerintah KCNA.

"Ketidakpuasan yang besar dengan sikap permusuhan forum yang terang-terangan mengikuti gembar-gembor AS tentang 'denuklirisasi' dan mengabaikan konstitusi Korea Utara," ujar Kim Yo Jong, adik pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Ia menganggap bahwa tuntutan mengenai pembersihan senjata nuklir di kawasan tersebut sudah tidak lagi memiliki relevansi.

"Merupakan kegagalan dalam pemikiran strategis dan logika serta manifestasi dari mimpi liar yang bodoh dan konyol untuk tetap berpegang pada 'denuklirisasi semenanjung Korea' yang telah kehilangan maknanya secara konseptual dan praktis," ujar Kim Yo Jong, pejabat tinggi Korea Utara.

Pihak Pyongyang juga mengingatkan organisasi kawasan Asia Tenggara tersebut agar menjaga independensi sikap politik mereka.

"Penyalahgunaan sebagai juru bicara bayaran untuk AS," ujar Kim Yo Jong, adik Kim Jong Un.

Sikap tegas ini berlanjut dari posisi yang disampaikan Korea Utara pada bulan Juni lalu mengenai prinsip pertahanan mereka.

"Garis tanpa mundur," ujar Kim Yo Jong, tokoh kunci kebijakan luar negeri Korea Utara.

Pyongyang berulang kali menetapkan statusnya sebagai negara nuklir yang tidak dapat diubah sejak KTT antara Kim Jong Un dan Presiden AS Donald Trump pada 2019 gagal mencapai kesepakatan terkait denuklirisasi dan pencabutan sanksi.