Iran Bahas Pengelolaan Selat Hormuz Bersama Oman Tanpa AS

Pengelolaan Selat Hormuz kini tengah dibahas melalui pembicaraan bilateral antara Pemerintah Iran dan Oman tanpa melibatkan Amerika Serikat pada Senin (27/7/2026). Seperti dilansir dari Detikcom, jalur perairan strategis tersebut dipastikan masih belum dibuka untuk jalur pelayaran umum.

Pertemuan tingkat wakil menteri luar negeri dari kedua negara pantai tersebut telah dilangsungkan pada Jumat (24/7/2026) dan Sabtu (25/7/2026). Pembahasan itu berfokus pada penyusunan prinsip umum serta mekanisme operasional guna menjamin keamanan navigasi kapal yang melintas.

Jalur pelayaran vital global ini berada di bawah kendali penuh pihak Iran sejak meletusnya konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Iran menegaskan haknya untuk mengelola selat tersebut, termasuk pemungutan biaya layanan, dengan tetap berkoordinasi bersama Oman.

"Pembicaraan ini tidak ada hubungannya dengan Amerika Serikat. Ini adalah masalah bilateral antara Iran dan Oman, dan pembicaraan tersebut masih berlangsung," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei.

Eskalasi di kawasan perairan tersebut masih memanas setelah ketegangan kembali meningkat usai masa gencatan senjata berakhir. Personel Garda Revolusi Iran (IRGC) bahkan bertindak tegas dengan menghadang sejumlah kapal yang berupaya melintas di luar rute resmi, termasuk menindak enam kapal pada Senin (27/7/2026) pagi.

"Selama perilaku seperti itu oleh Amerika Serikat berlanjut, kita tidak dapat berharap akan munculnya proses yang masuk akal," ujar Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.

Juru bicara tersebut melontarkan kritik keras terhadap sikap Washington yang dinilai tidak mematuhi hukum internasional dalam mengelola ketegangan di kawasan. Selain itu, pihak Tehran membantah isu yang menyebutkan adanya permohonan dialog dari pihak mereka kepada Washington.

"Saat ini, kami tidak terlibat dalam negosiasi apa pun dengan Amerika Serikat," kata Esmaeil Baghaei, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran.