Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Kepemimpinan Perempuan Pemda

Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mendorong penguatan kepemimpinan perempuan untuk membawa perubahan di lingkungan pemerintah daerah. Dorongan tersebut disampaikan dalam Women's Leadership Forum 2026 di Kantor Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, Senin (27/7/2026), dilansir dari Detikcom. Ribka menilai perempuan perlu diberikan ruang lebih luas dalam penyusunan kebijakan, pengambilan keputusan, hingga pembangunan daerah.

Transformasi menjadi kunci utama untuk melahirkan sosok perempuan pemimpin yang mampu menggerakkan perubahan tata kelola pemerintahan. "Saat ini Bapak Presiden sedang giatnya memberikan peluang kepada kita semua, khususnya perempuan, harus terjadi transformasi. Apalagi dengan kepemimpinan seorang perempuan, bagaimana perempuan diberikan tanggung jawab, mempengaruhi sistem, bahkan juga membuat regulasi dan kebijakan," ujar Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Meskipun jumlah perempuan yang menjabat kepala daerah di 552 provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan tren positif, pemerataan kesempatan mengisi posisi strategis masih menjadi tantangan. Ribka menyebut semakin tinggi jenjang birokrasi, semakin besar tantangan yang dihadapi perempuan, sehingga peningkatan kapasitas diri dan perancangan jalur karier menjadi sangat krusial.

Ia juga mendorong keterlibatan Badan Riset dan Inovasi Nasional serta Lembaga Administrasi Negara untuk melakukan kajian mengenai faktor-faktor keterlibatan perempuan dalam birokrasi. Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu menjadi dasar penyusunan kebijakan afirmatif bagi kementerian terkait. "Kita sangat mengharapkan adanya masukan dari lembaga-lembaga, baik itu dalam bentuk riset, ataupun kajian-kajian penelitian birokrasi lainnya. Kita ingin menaikkan kuantitasnya, tetapi kualitasnya juga kita perbaiki," kata Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.

Selain kajian ilmiah, keputusan dan pengambil langkah strategis dinilai membutuhkan pijakan data yang valid. Ribka menegaskan pentingnya data yang kuat guna mempermudah evaluasi serta memastikan efektivitas implementasi regulasi di lapangan. "Kita sering evaluasi terus di mana yang gagal dalam kepemimpinan ini. Ini sangat membutuhkan leadership yang memiliki vision yang transformatif," ujar Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri.