BPMA dan TNI AD Awasi Keamanan Operasi Hulu Migas di Aceh

Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan kelancaran dan keamanan operasi hulu minyak dan gas bumi (migas) di wilayah kerja (WK) Medco E&P Malaka Blok A Aceh Timur dan WK B Aceh Utara, Jumat (24/7/2026).

Monitoring ini merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) penguatan pembinaan teritorial (Binter) yang bertujuan menjaga kondusivitas obyek vital nasional sektor energi. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dari BPMA, TNI AD, Polri, dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) seperti Medco E&P Malaka dan Pema Global Energi (PGE).

Kepala Divisi Formalitas Hubungan Eksternal dan Sekuriti KKKS BPMA, Irham M. Amin, menjelaskan pentingnya sinergi antara BPMA, TNI AD, Polri, dan KKKS dalam menjaga keamanan dan kelancaran operasi hulu migas di WK Medco E&P Malaka Blok A Aceh Timur.

"Kami berharap melalui kegiatan ini bisa bersama-sama melihat kondisi lapangan untuk memantau langsung dan melihat situasi yang ada," ujar Irham.

Irham menambahkan, pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial yang dilakukan Babinsa memiliki peran strategis dalam membangun hubungan harmonis dengan masyarakat serta menjaga situasi tetap kondusif.

Letkol Kav Makhyar, Waaster Kasdam Iskandar Muda, menyatakan kesiapan TNI AD untuk mengoptimalkan peran koramil dalam pengamanan wilayah kerja Medco.

"Kita lakukan pendekatan strategis dan kolaboratif sehingga semua potensi isu dapat diselesaikan dengan baik. Tugas kita adalah melakukan pencegahan dini agar isu-isu hoaks tidak menjadi potensi konflik, itulah fungsi Binter," ujar Makhyar.

Deputi Dukungan Bisnis BPMA, Edy Kurniawan, menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi ini penting untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan di sektor hulu migas di Aceh.

"Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dukungan pembinaan teritorial, tetapi juga mengidentifikasi berbagai capaian, kendala, serta peluang perbaikan guna memastikan program berjalan sesuai sasaran," ujar Edy.

Kolonel Inf Hipni Maulana Farhan, Paban VII/Kermater Sterad, mengapresiasi kemitraan BPMA dan TNI AD dalam mendukung pembinaan teritorial di wilayah kerja migas Aceh. Ia menilai evaluasi ini mendukung program Asta Cita Presiden yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada energi.

Menurut Hipni, keterbukaan dalam menyampaikan kendala di lapangan penting agar solusi terbaik dapat dirumuskan demi kelancaran operasi.

External Relation Manager Pema Global Energi (PGE), Willya Retnosari, mengungkapkan bahwa pengamanan menjadi faktor utama dalam menjaga kelangsungan operasi migas di Wilayah Kerja B.

"PGE meyakini kolaborasi yang baik antara regulator, aparat keamanan, dan KKKS akan semakin meningkatkan keandalan operasi, sehingga kegiatan produksi migas dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat bagi ketahanan energi nasional maupun pembangunan ekonomi Aceh," ujar Willya.

Melalui monitoring dan evaluasi ini, BPMA, TNI AD, dan KKKS berharap sinergi semakin solid dan operasi hulu migas di Aceh terus berjalan lancar serta berkontribusi bagi ketahanan energi nasional dan perekonomian daerah.