Pemkab Nabire Temukan Praktik Penggantian ASN oleh Keluarga Meninggal

Pemerintah Kabupaten Nabire mengungkap praktik penggantian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang meninggal dunia oleh anggota keluarganya tanpa prosedur resmi. Temuan ini muncul saat Pemkab melakukan audit dan validasi data kepegawaian dari total 5.600 ASN di wilayah tersebut. Dari hasil pencocokan data aplikasi MyASN dan daftar gaji, ditemukan 648 ASN yang perlu divalidasi ulang dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Proses ini melibatkan verifikasi identitas menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data biometrik seperti rekam iris mata untuk memastikan keberadaan pegawai secara riil, kata Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Yulianus Passang. Yulianus juga mengungkapkan adanya 32 orang yang merupakan pegawai pengganti keluarga meninggal yang langsung diberhentikan status ASN-nya. Langkah ini merupakan bagian dari penataan administrasi kepegawaian untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang tertib dan pembayaran gaji hanya diberikan kepada ASN yang sah dan aktif menjalankan tugas.

Selain itu, Pemkab Nabire juga menghentikan pembayaran gaji kepada 187 ASN yang tidak bekerja sesuai Surat Keputusan (SK) penempatan. Banyak dari mereka yang sebenarnya telah berpindah tugas ke instansi lain seperti Pemerintah Provinsi Papua Tengah atau kabupaten tetangga, tetapi masih menerima gaji dari Pemkab Nabire.

"Kalau ada pegawai tidak bekerja di tempat tugas sesuai SK, maka gajinya dihentikan dan jika sudah terlanjur diterima harus dikembalikan," ujar Yulianus. Hal ini menunjukkan upaya serius pemerintah daerah dalam menertibkan anggaran dan meningkatkan disiplin kerja ASN di wilayah tersebut. Penataan ini juga bertujuan memperbaiki pelayanan publik yang sempat terhambat akibat ketidaksesuaian penempatan ASN di lapangan. Yulianus menegaskan bahwa proses validasi dan penataan data kepegawaian akan terus berlangsung untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.