Kemenhut Percepat Digitalisasi Layanan Publik untuk Dorong Investasi

Langkah efisiensi perizinan dan pelayanan sektor kehutanan terus dipacu melalui percepatan transformasi digital. Kementerian Kehutanan menargetkan sistem yang lebih transparan dan efisien guna mendongkrak iklim investasi nasional, dilansir dari Detik iNET.

Pengembangan sistem daring ini mencakup berbagai platform penting. Layanan yang disasar meliputi e-ticket Taman Nasional, sistem pengaduan Gakkum, Portal PESATS untuk lalu lintas satwa liar, hingga Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa perubahan di internal kementeriannya telah mencakup perbaikan regulasi dan budaya kerja pegawai.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di pusat maupun di balai. Saya merasakan progres yang luar biasa. Dulu yang rasanya tidak mungkin, sekarang jadi mungkin, dengan perubahan mindset, kultur maupun regulasi yang kita lakukan. Kita perbaiki pelayanan kita terutama kepada publik," ujar Raja Juli Antoni dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).

Pembenahan antrean pelayanan menjadi salah satu fokus prioritas perubahan. Kemenhut berkomitmen meninggalkan loket konvensional dan beralih ke sistem digital modern yang memungkinkan masyarakat memilih jadwal secara daring.

"Saya kira kita bisa kumpulkan semua layanan dari masing-masing direktorat jenderal, lalu kita lihat mana yang menjadi prioritas untuk diperbaiki dengan sistem online dan antrean. Saya masih melihat ada loket yang seperti loket pembayaran listrik zaman dulu. Padahal pelayanan yang baik sudah seperti di perbankan, terbuka, antreannya tertata, bahkan masyarakat bisa memilih jadwal kedatangan dan mengetahui nomor antreannya sebelum datang," katanya.

Integrasi teknologi ini diproyeksikan dapat memangkas durasi birokrasi sekaligus meningkatkan akuntabilitas proses perizinan. Akses publik dan pelaku usaha terhadap layanan pemerintah dipastikan bakal jauh lebih memadai tanpa alur administratif yang rumit.

Langkah pembenahan ini menjadi bagian dari komitmen kementerian untuk menyelaraskan arah kebijakan nasional dalam meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

"Ini agenda yang akan saya perbaiki, supaya apa yang diinginkan Bapak Presiden terkait ease of doing business bisa terwujud. Orang bisa berbisnis dengan baik karena pelayanannya cepat, sementara kita juga memperoleh kepuasan dalam memberikan layanan dan meningkatkan indeks reformasi birokrasi," pungkasnya.