Satgas PRR Percepat Pembangunan 37 Ribu Huntap di Aceh

Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mempercepat penyediaan 37.373 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Program pemulihan permanen periode 2026-2028 ini memprioritaskan hunian yang aman dan layak, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Data Posko Satgas PRR per 23 Juli 2026 mencatat sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen huntap sedang dalam proses pembangunan. Sementara itu, sebanyak 401 unit hunian telah selesai dibangun dan siap dihuni oleh warga.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2026 untuk menyelesaikan sebagian target pengerjaan hingga Desember. Total alokasi rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh sendiri mencapai Rp58,973 triliun dari total anggaran nasional sebesar Rp101,166 triliun.

Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan fisik di lapangan agar sesuai dengan spesifikasi teknis yang berlaku.

"Fokus pemerintah saat ini adalah penyelesaian hunian tetap. Sebanyak 1.832 unit atau 4,90 persen sedang dalam proses pembangunan dan 401 unit telah selesai. Pada tahun ini juga telah dialokasikan anggaran sekitar Rp2 triliun melalui Kementerian PKP untuk menyelesaikan sebagian kebutuhan huntap hingga Desember 2026," kata Safrizal, Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR.

Penyediaan huntap dilaksanakan melalui skema pembangunan kawasan oleh Kementerian PKP di atas lahan clear and clean, serta skema in-situ oleh BNPB di lahan milik warga. Pembangunan tahap 2026 melalui Kementerian PKP dijadwalkan mulai berjalan secara bertahap pada Agustus mendatang.

Proses pembebasan dan penyelesaian legalitas lahan masih terus digencarkan bersama pemerintah daerah setempat. Lokasi hunian di Aceh Tengah dan Gayo Lues telah disepakati, sedangkan penyiapan lahan di kawasan PT Semadam Aceh Tamiang diproyeksikan mulai dibangun pada 2027.

Upaya percepatan penyiapan lahan ini juga mendapat perhatian khusus dari pimpinan satgas dalam koordinasi lintas lembaga. Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah di wilayah terdampak untuk bersikap proaktif dalam penyiapan lahan agar pemulihan berjalan tepat waktu.