Muhaimin Iskandar Usulkan Revisi 108 UU untuk Dukung Prabowonomics

Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), berkomitmen menindaklanjuti konsep Prabowonomics dengan mereformasi regulasi dan kebijakan anggaran, termasuk mengusulkan perubahan pada 108 undang-undang, Minggu (26/7/2026) di Jakarta.

Menurut Muhaimin, perubahan ini meliputi revisi sejumlah undang-undang seperti Omnibus Law, Minerba, dan Lingkungan Hidup yang dianggap bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi berbasis konstitusi, dilansir dari Detikcom.

Muhaimin menilai pentingnya memperkuat politik anggaran dengan memprioritaskan penggunaan APBN untuk program yang langsung dirasakan masyarakat. Contohnya adalah pembangunan jembatan di daerah terpinggirkan agar anak sekolah tidak kesulitan saat musim hujan.

"Yang pertama me-review dan mengubah 108 undang-undang. Saya terus akan merayu semua pihak, mengajak semua partai, mari kita sukseskan ekonomi konstitusi Prabowonomics ini dengan mengubah 108 undang-undang," ujar Muhaimin Iskandar.

Selain infrastruktur, Muhaimin juga menekankan penggunaan anggaran untuk perbaikan sekolah prioritas dan pengembangan kemampuan kewirausahaan masyarakat agar ekonomi lebih merata.

"Jadi contohnya misalnya yang mendesak ini kan jembatan untuk anak-anak sekolah di daerah-daerah terpinggirkan, masa sekolah harus basah-basah gitu. Ini misalnya itu prioritas," kata Muhaimin.

Muhaimin menegaskan bahwa konsep Prabowonomics harus menjadi dasar pembangunan nasional yang sejalan dengan amanat konstitusi dan mampu menghadirkan keadilan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Pokoknya kebijakan APBN Pak Prabowo harus diperbesar untuk yang bisa dinikmati langsung oleh rakyat. Itu yang disebut ekonomi konstitusi," ucapnya.