Pemerintah Indonesia Terbitkan Panda Bond CNY 7 Miliar Berperingkat AAA

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yuan China atau Panda Bond senilai 7 miliar yuan pada 23 Juli 2026 untuk mendukung pembiayaan APBN 2026.

Penerbitan perdana tersebut mencatatkan total pemesanan hingga 17 miliar yuan atau setara US$ 2,51 miliar, sehingga menghasilkan rasio permintaan banding penerbitan (bid-to-cover ratio) sebesar 2,4 kali lipat.

Surat utang ini terbagi dalam dua seri, yakni seri RICNY0729 bertenor 3 tahun senilai 5,6 miliar yuan dengan kupon 1,90 persen dan jatuh tempo pada 30 Juli 2029. Sementara seri RICNY0731 bertenor 5 tahun diterbitkan senilai 1,4 miliar yuan dengan kupon 2,19 persen dan jatuh tempo pada 30 Juli 2031.

Lembaga pemeringkat China Lianhe Credit Rating Co., Ltd. memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil untuk Panda Bond Indonesia tersebut, yang menandakan tingkat kualitas kredit tertinggi di pasar domestik Tiongkok.

Penerbitan ini didukung oleh Bank of China Limited sebagai Lead Underwriter dan Lead Bookrunner, didampingi konsorsium bank internasional seperti CICC, CITIC Securities, DBS Bank (China), ICBC, serta didukung Agricultural Bank of China, China Construction Bank, dan Exim Bank of China sebagai Co-Managers.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penetapan peringkat kredit tersebut membuktikan transparansi pengelolaan anggaran pemerintah yang prudent dan kredibel.

"Yang jelas kita AAA (rating), jadi tidak bohong itu ada suratnya dari sana. Ada yang bilang saya bohong katanya, bohong bagaimana di sana ada suratnya kan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menambahkan bahwa penerbitan tahap awal ini difokuskan untuk memicu pengenalan pasar global terhadap instrumen obligasi pemerintah Indonesia.

"Terus kita akan issue sekitar USD 1 miliar, karena ini masih pertama untuk pengenalan pasar dulu, berikutnya kalau dibutuhkan nanti diterbitkan lagi atau lebih besar," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Uang dari penerbitan instrumen ini diproyeksikan untuk menutup defisit anggaran sekaligus membantu memperkuat stabilitas nilai tukar mata uang nasional.

"Itu menunjukkan bahwa kebijakan Pak Prabowo menjalankan fiskal benar. Tidak seperti kata orang-orang bilang brutal segala macam, tidak, memang prudent dan hati-hati dengan dampak yang cukup baik ke ekonomi," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Proses penyelesaian transaksi atau settlement terjadwal pada 30 Juli 2026 dengan skema T+5.