DPR Desak Penertiban Komunitas Lari WNA Diskriminatif di Canggu

Anggota Komisi III DPR RI I Nyoman Parta mendesak penindakan tegas terhadap aksi komunitas lari WNA Entourage Bali yang diduga melakukan diskriminasi terhadap Warga Negara Indonesia di Canggu, Bali, Sabtu (25/7/2026).

Seperti dilansir dari Detik Travel, komunitas lari WNA tersebut disorot karena menolak warga lokal untuk bergabung, serta dinilai mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di jalan raya.

Politikus PDIP tersebut meminta Pemerintah Kabupaten Badung, Pemprov Bali, dan pihak Imigrasi untuk memeriksa status izin tinggal para anggota komunitas WNA itu karena dicurigai menetap secara permanen.

"Ironisnya apa yang terjadi di Canggu seperti pembiaran, lari menguasai badan jalan fasilitas publik tanpa izin. Tidak ada yang menghentikan. Pihak desa, Dinas Perhubungan Badung, Kapolsek Kuta, Polres Badung, ada di mana saat itu?" kata Parta.

Parta menegaskan pentingnya pembenahan regulasi agar wisatawan asing tidak bersikap semena-mena, termasuk mengantisipasi bahaya munculnya pemukiman khusus atau kampung turis akibat maraknya overstay.

"Pariwisata membutuhkan pergantian orang, bukan orang yang menetap apalagi sampai overstay. Jadi, titik krusialnya ketika kita membiarkan desa-desa kita dijadikan kampung-kampung turis di mana mereka tinggal secara permanen," kata Parta.

Ia juga mengingatkan agar Pemkab Badung dan instansi terkait tidak membiarkan turis tinggal melebihi batas masa berlaku visa kunjungan, terutama bagi WNA yang tidak memiliki modal finansial mencukupi.

"Sesungguhnya konsep wisata yang paling ideal itu jika rotasi orang itu secara kontinyu datang pergi. Kalau ada yang datang kembali selanjutnya juga dalam batas visa kunjungan mereka harus keluar dari Bali," kata Parta.

Sebagai perbandingan, Parta menyinggung fenomena penataan ruang di Kota Venesia, Italia, serta manajemen pariwisata di Spanyol yang memprioritaskan pariwisata berkualitas ketimbang sekadar kuantitas kunjungan.

"Kita juga mungkin bisa belajar dari Spanyol, negara ini bagus pengelolaan pariwisatanya. Fokusnya bukan lagi pada angka kunjungan wisatawan, tapi pariwisata yang memiliki nilai tinggi. Di Barcelona dan Madrid penggunaan ruang publik itu diatur ketat," kata Parta.