Pimpinan MPR DPR Periode 1999 2024 Sepakati Penguatan Tata Kelola

Forum Kebangsaan Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menyepakati pentingnya memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dalam pertemuan di Parle Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026) malam, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Kesepakatan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad tersebut menekankan tiga fondasi utama kepercayaan publik, yaitu efektivitas pemerintahan, sinergi penegakan hukum, dan komunikasi publik di tengah dinamika geopolitik serta disrupsi teknologi.

Mantan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bahwa pemerintah membutuhkan sistem yang mampu menyatukan visi antarlembaga guna menghadapi tekanan ekonomi global dan perubahan sosial.

"Tantangan terbesar pemerintahan saat ini bukan semata-mata menghasilkan lebih banyak kebijakan, melainkan memastikan setiap kebijakan disusun secara matang, dilaksanakan secara konsisten, ditegakkan melalui sistem hukum yang bersinergi, serta dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat. Negara memerlukan tata kelola yang mampu menyatukan visi antar lembaga, memperkuat koordinasi, dan membangun kepercayaan publik sebagai fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan yang efektif," ujar Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Forum tersebut turut menyoroti data Bank Dunia yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi global berada di level 2,3 persen pada 2025 serta proyeksi IMF terkait ketidakpastian perdagangan internasional.

Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie menilai kelemahan komunikasi serta hambatan perizinan investasi masih menjadi persoalan serius yang dialami pemerintah saat ini.

"Persoalan komunikasi pemerintah dengan masyarakat masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki. Banyak aspirasi dari masyarakat maupun kalangan pendidikan yang akhirnya dititipkan kepada kami karena jalur komunikasi yang ada dinilai belum berjalan efektif," kata Marzuki Alie.

Ia juga menambahkan pandangannya mengenai kendala yang masih dihadapi di sektor penanaman modal.

"Di bidang investasi pun proses perizinan, masih menjadi hambatan serius yang memerlukan perhatian pemerintah," sambung Marzuki Alie.

Isu penegakan hukum dan pemberantasan korupsi menjadi fokus pembahasan selanjutnya, di mana forum mendorong integrasi antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan lembaga peradilan.

Mantan Ketua DPR RI Agung Laksono menekankan pentingnya peran DPR dalam mengawasi penegakan hukum agar penanganan kasus korupsi berjalan tuntas.

"Kasus korupsi yang muncul hampir setiap hari dengan nilai yang semakin besar menunjukkan bahwa penegakan hukum masih memerlukan pembenahan serius. DPR harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal agar setiap persoalan tidak berhenti menjadi pemberitaan sesaat, melainkan benar-benar memperoleh penyelesaian yang tuntas," tegas Agung Laksono.

Agung Laksono pun menjelaskan tujuan dari masukan yang disampaikan oleh para pimpinan lintas periode tersebut.

"Kritik yang kami sampaikan merupakan bentuk dukungan konstruktif bagi pemerintah," sambung Agung Laksono.

Di sisi lain, mantan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyoroti keharmonisan antarlembaga penegak hukum dan peran legislatif dalam sosialisasi program.

"Hubungan antar lembaga penegak hukum yang memunculkan turbulensi politik perlu segera dibenahi. Momentum saat ini tepat untuk melakukan transformasi menyeluruh sehingga institusi penegak hukum dapat bekerja lebih harmonis," ujar Priyo Budi Santoso.

Ia juga menilai legislatif harus mengambil peran lebih besar dalam menyampaikan agenda pemerintah.

"Di sisi lain, DPR juga perlu lebih aktif menjelaskan berbagai program strategis pemerintah kepada masyarakat agar tidak menimbulkan salah persepsi," sambung Priyo Budi Santoso.

Mantan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan mantan Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menekankan pentingnya peran kementerian dalam menyampaikan narasi kebijakan.

"Pemerintah memerlukan juru bicara yang kredibel agar setiap kebijakan dapat dipahami masyarakat secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Komunikasi publik yang baik merupakan bagian dari keberhasilan pemerintahan," ujar Fadel Muhammad dan Agus Hermanto.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari menggarisbawahi posisi legislatif sebagai wadah penyaluran aspirasi publik.

Hajriyanto Y Thohari menyatakan bahwa DPR harus menjadi saluran utama aspirasi masyarakat sehingga berbagai persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme konstitusional dan tidak selalu bermuara pada demonstrasi di jalanan.

Pertemuan yang juga dihadiri Aburizal Bakrie, Fadel Muhammad, Melani Leimena Suharli, Ahmad Farhan Hamid, dan Amir Uskara ini turut membahas program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik seluruh masukan dan menegaskan bahwa DPR tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

"Masukan yang disampaikan seluruh Para Pimpinan MPR dan DPR RI Periode 1999-2024 menjadi perhatian kami. Pemerintah memang sedang membenahi struktur komunikasi publik agar penyampaian program-program Presiden lebih efektif," kata Sufmi Dasco Ahmad.

Sufmi Dasco Ahmad menutup keterangannya dengan menjelaskan agenda koordinasi regulasi dan program strategis yang sedang berjalan.

"DPR juga tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap para menteri melalui komisi-komisi, meskipun seluruh partai berada dalam koalisi pemerintahan. Mengenai kepastian hukum, iklim investasi, penyaluran dana ke daerah, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga pembahasan RUU Perampasan Aset, semuanya terus kami evaluasi dan koordinasikan bersama pemerintah agar menghasilkan kebijakan yang semakin baik," pungkas Sufmi Dasco Ahmad.