Prabowo Tegaskan Komitmen Hentikan Kebocoran Anggaran Negara
Presiden Prabowo Subianto berkomitmen segera menghentikan potensi kebocoran anggaran negara yang ditaksir mencapai Rp1.000 triliun saat menghadiri Harlah ke-28 PKB di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), dilansir dari Detikcom.
Prabowo menjelaskan bahwa dari total anggaran negara yang mencapai sekitar 270 miliar dolar AS atau Rp3.700 triliun, potensi kebocoran diperkirakan menyentuh angka 30 persen.
"Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, Rp 3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30 persen bocor, artinya lebih Rp 1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan," kata Prabowo.
Penegasan mengenai penindakan terhadap praktik penggelembungan anggaran dan penutupan celah kecurangan di daerah turut disampaikan oleh Kepala Negara.
"Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya kita harus introspeksi. Kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah semua sudah tahu apa yang terjadi. Benar kan," kata dia.
Pemerintah diklaim telah berhasil menghemat anggaran sebesar Rp300 triliun pada beberapa bulan awal masa kepemimpinannya melalui langkah efisiensi.
"Ini yang kita hemat dari beberapa bulan pertama pemerintah yang kita pimpin. Kita bisa hemat Rp 300 triliun," kata dia.
Hasil penghematan tersebut dialokasikan langsung untuk program pro-rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan 5.000 jembatan di daerah hingga Desember 2026.
"Ini yang kita gunakan untuk MBG. Ini yang kita gunakan untuk jembatan tadi yang disebut. Lima ribu jembatan kita bangun sampai Desember 2026.
Kalau perlu kita bangun lebih. Rakyat di desa mereka tidak mau nunggu lagi. Tadinya jalan kaki satu jam, nyebrang pakai tali, nyebrang pakai kotak-kotak.
Kita atasi," katanya.
Dana efisiensi tersebut juga diinstruksikan untuk membiayai perbaikan fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
"Sekolah-sekolah roboh, roboh. Sampai akhir tahun saya instruksikan 100 ribu sekolah yang sekian belas tahun tidak disentuh," sambung Prabowo.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta jajaran ketua umum dan elite partai politik nasional.